Poin penting
- Putusan MA 28 P/HUM/2021 (28 Oktober 2021) menghapus syarat justice collaborator untuk remisi dan bebas bersyarat napi korupsi.
- 23 napi korupsi bebas bersyarat pada 6 September 2022.
- Setya Novanto mendapat remisi 28 bulan 15 hari dan bebas bersyarat 16 Agustus 2025.
- 303 napi korupsi di Jabar dan 83 di Banten dapat remisi 17 Agustus 2026; angka nasional tidak dipublikasikan.
- Hasto Kristiyanto (amnesti) dan Tom Lembong (abolisi) bebas pada 1 Agustus 2025.
Klaimnya: Pengguna media sosial menyebut napi korupsi di Indonesia tetap mendapat remisi dan bebas lebih cepat, dan hal itu kini makin mudah.
Putusan: Benar. Sejak Mahkamah Agung membatalkan aturan remisi ketat bagi napi korupsi pada 2021 dan UU Pemasyarakatan 2022 berlaku, napi korupsi mendapat remisi dan pembebasan bersyarat dengan syarat yang pada dasarnya sama dengan napi lain. Ratusan napi korupsi menerima remisi tiap HUT RI, 23 orang bebas bersyarat pada satu hari di 2022, dan dua terdakwa korupsi dibebaskan lewat amnesti dan abolisi presiden pada 2025.
Aturan yang dihapus
PP 99/2012 mewajibkan napi korupsi menjadi justice collaborator, yaitu membantu penegak hukum membongkar perkara, serta melunasi denda dan uang pengganti sebelum mendapat remisi atau pembebasan bersyarat. Pada 28 Oktober 2021 Mahkamah Agung lewat putusan uji materiil 28 P/HUM/2021 menyatakan syarat justice collaborator dalam Pasal 34A dan 43A tidak lagi mengikat, lapor Kompas dan Antara. Syarat pembayaran tetap berlaku.
UU Pemasyarakatan 2022 kemudian menetapkan syarat umum bagi semua narapidana: berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan menunjukkan penurunan risiko, ditambah telah menjalani dua pertiga masa pidana untuk pembebasan bersyarat.
Yang terjadi kemudian
- 6 September 2022: 23 napi korupsi bebas bersyarat pada hari yang sama dari Lapas Tangerang dan Sukamiskin, termasuk mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan mantan hakim MK Patrialis Akbar, lapor Kompas. Menkumham saat itu menyatakan pembebasan itu sesuai aturan, lapor Antara.
- 16 Agustus 2025: Mantan Ketua DPR Setya Novanto, yang divonis 15 tahun dalam kasus e-KTP, bebas bersyarat dari Sukamiskin. MA memotong hukumannya menjadi 12 tahun 6 bulan lewat PK pada Juni 2025, dan ia menerima total remisi 28 bulan 15 hari, kata Dirjen Pemasyarakatan Mashudi kepada Antara. Ia wajib lapor ke Bapas Bandung hingga 1 April 2029.
- 17 Agustus 2026: Secara nasional 173.706 narapidana menerima remisi HUT RI, kata Ditjenpas, tanpa merinci jumlah napi korupsi. Kantor wilayah merincinya: 303 napi korupsi di Jawa Barat, lapor Kompas, dan 83 di Banten, satu di antaranya langsung bebas hari itu, lapor BantenNews.
Pengampunan presiden
Pada 1 Agustus 2025 Presiden Prabowo memberi amnesti kepada Hasto Kristiyanto, yang divonis 3,5 tahun dalam kasus suap, dan abolisi kepada Tom Lembong, yang divonis 4,5 tahun dalam kasus korupsi impor gula, setelah DPR menyetujui, lapor BBC News Indonesia dan CNN Indonesia. Kedua putusan itu belum inkrah. Peneliti ICW Yassar Aulia mengatakan ICW tidak mengetahui adanya amnesti atau abolisi bagi terpidana korupsi sebelumnya. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut keputusan itu demi persatuan dan rekonsiliasi dan bahwa Prabowo tetap berkomitmen memberantas korupsi.
Sikap pemerintah
Pejabat menyebut remisi adalah hak, bukan kemurahan hati. "Semua warga binaan kita mendapatkan," kata Mashudi pada Agustus 2025, menegaskan tak ada pilih kasih dalam kasus apa pun, lapor Antara. Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan pada Agustus 2026 bahwa remisi adalah penghargaan atas pembinaan; remisi HUT RI 2026 menghemat biaya makan sekitar Rp358,9 miliar, kata Ditjenpas.
Mengapa pengkritik keberatan
Kelompok antikorupsi menilai korupsi adalah kejahatan luar biasa dan penyamaan syarat remisi memangkas vonis yang sudah ringan. Laporan tren vonis ICW terbaru menemukan rata-rata vonis korupsi 3 tahun 3 bulan pada 2024 dan hanya sekitar 4,8 persen kerugian negara yang pulih, lapor Kompas. Ditambah remisi dan pembebasan bersyarat setelah dua pertiga masa pidana, waktu yang benar-benar dijalani di penjara bisa jauh lebih pendek dari vonis yang diumumkan.
Yang tidak diberitahukan ke publik
Rilis nasional Ditjenpas untuk HUT RI 2026 hanya memuat total per wilayah, tanpa jumlah nasional napi korupsi yang menerima remisi atau langsung bebas, sehingga gambaran lengkapnya hanya bisa dirangkai dari pengumuman wilayah yang tersebar. NewsWLD tidak menemukan angka nasional yang dipublikasikan untuk 2025 maupun 2026. Tanpa angka itu, publik tidak bisa memeriksa seberapa besar remisi memangkas hukuman koruptor secara keseluruhan. Kasus Setya Novanto memperlihatkan bagaimana potongan itu bertumpuk: PK memangkas 2 tahun 6 bulan, remisi memangkas 28 bulan 15 hari lagi, dan pembebasan bersyarat mengeluarkannya dengan sisa lebih dari tiga tahun masa pidana yang dijalani di bawah pengawasan.
Yang perlu dipantau
Perdebatan soal perlu tidaknya syarat remisi yang lebih ketat bagi napi korupsi terus berlangsung. Hingga November 2026 NewsWLD tidak menemukan RUU yang mengembalikan syarat justice collaborator di DPR.
Baca analisis lengkap kami: Kembali ke parlemen, bebas lebih cepat, tak dieksekusi: celah hukuman bagi pihak berkuasa.
Sumber
- 1.Kompas: MA cabut PP 99/2012, nasional.kompas.com
- 2.Antara: MA batalkan PP remisi, antaranews.com
- 3.Kompas: 23 koruptor bebas bersyarat 6 September 2022, nasional.kompas.com
- 4.Antara: Menkumham pembebasan napi korupsi sesuai aturan, babel.antaranews.com
- 5.Antara: Setnov dapat remisi 28 bulan sebelum bebas bersyarat, antaranews.com
- 6.Ditjenpas: HUT ke-81 RI, 174.791 narapidana dan anak binaan terima RU dan PMPU, ditjenpas.go.id
- 7.Kompas: 20.500 napi di Jabar terima remisi HUT ke-81, bandung.kompas.com
- 8.BantenNews: 83 koruptor terima remisi HUT RI ke-81, bantennews.co.id
- 9.BBC Indonesia: Tom Lembong dan Hasto bebas, bbc.com
- 10.CNN Indonesia: Alasan Prabowo beri abolisi dan amnesti, cnnindonesia.com
- 11.Kompas: Potret suram pemidanaan korupsi 2024 (ICW), nasional.kompas.com




