Poin penting
- Verdik: sebagian benar (diubah dari menyesatkan pada 16 November 2026).
- Di empat dari lima pemajangan uang Kejagung pada 2026, tidak ada tersangka yang ditetapkan.
- Pemajangan 10 April, 13 Mei, dan 6 Oktober adalah denda kehutanan, PNBP, dan pajak yang diselesaikan tanpa perkara pidana; WALHI menilai aturan denda praktis menutup peluang pemidanaan sebagian sawit ilegal.
- Uang PT CNI dipajang 31 Agustus; perusahaan dan lima orang ditetapkan tersangka pada 25 September dan 15 Oktober.
- Uang PT PSMI dipajang 10 September; hingga 4 November 2026 belum ada tersangka yang diumumkan.
Pembaruan, 16 November 2026: Cek fakta ini direvisi. Kami mengubah verdik dari menyesatkan menjadi sebagian benar dan menulis ulang judulnya. Versi sebelumnya mengesampingkan tiga pemajangan karena berupa denda administratif, sehingga ikut memakai kerangka pemerintah bahwa memang tidak perlu ada tersangka. Klaimnya soal tersangka, dan di empat dari lima pemajangan tidak ada tersangka yang ditetapkan. Kami juga menambahkan kritik masyarakat sipil terhadap skema denda itu.
Klaim: Unggahan media sosial yang beredar pada November 2026 menyebut Jaksa Agung memamerkan tumpukan uang sitaan, tetapi "tidak ada tersangka sama sekali".
Verdik: Sebagian benar. NewsWLD memeriksa lima kali pemajangan uang oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sepanjang 2026. Di empat di antaranya tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tiga adalah penyerahan denda kehutanan, PNBP, dan pajak, sebagian besar ditagih Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) lewat penyelesaian administratif, bukan perkara pidana. Dalam perkara PT PSMI, tersangka belum ditetapkan dua bulan setelah uang dipajang. Hanya dalam perkara nikel PT CNI tersangka ditetapkan, kurang dari empat pekan kemudian. Klaim itu tepat untuk sebagian besar pemajangan. Klaim itu berlebihan hanya bila dibaca bahwa tidak ada satu pun pemajangan yang diikuti penetapan tersangka.
Lima pemajangan, satu per satu
10 April 2026, Rp11,42 triliun. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan Rp11.420.140.815.850 ke kas negara di Kejagung di hadapan Presiden Prabowo Subianto, dan menyebutnya "wujud transparansi kinerja kepada publik". Bagian terbesar, Rp7,23 triliun, berasal dari denda administratif kehutanan dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Sebanyak Rp1,97 triliun berasal dari PNBP penanganan perkara korupsi Januari sampai Maret, dan sisanya dari pajak serta denda lingkungan, lapor CNBC Indonesia. Denda administratif bukan sanksi pidana, sehingga untuk bagian itu tidak ada tersangka yang ditetapkan. Apakah perusahaan yang menduduki kawasan hutan cukup dikenai denda masih diperdebatkan, seperti diuraikan di bawah.
13 Mei 2026, Rp10,27 triliun. Kejagung memajang penyerahan tahap VII Satgas PKH, terdiri atas denda administratif, PNBP, dan setoran pajak, bersama pengembalian 2,37 juta hektare kawasan hutan kepada negara, lapor Kompas.
31 Agustus 2026, Rp401,65 miliar. Kejagung memajang uang yang dikembalikan perusahaan tambang nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dalam perkara ekspor nikel 2017 sampai 2020. Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar mengatakan hari itu bahwa tersangka akan ditetapkan "dalam waktu dekat", lapor Liputan6. Pada 25 September Kejagung menetapkan PT CNI sebagai tersangka korporasi bersama empat orang, termasuk mantan direktur di Ditjen Minerba Kementerian ESDM, pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, dan kepala unit Sucofindo, menurut rilis Kejagung. Pada 15 Oktober Kejagung menetapkan direktur utama perusahaan itu, berinisial DS, dan menahannya, lapor Kompas.
10 September 2026, Rp1,003 triliun dan US$166.000. Kejagung memajang uang yang diserahkan perusahaan perkebunan tebu PT PSMI dalam perkara pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola BUMN Inhutani V di Lampung. Saiful menyebut perusahaan menyerahkannya sebagai "good will" bila nanti kerugian negara terbukti, lapor Detik, dan tersangka akan diumumkan pada konferensi pers berikutnya, lapor Katadata. Rilis Kejagung 4 November 2026 menyebut penyidik masih memeriksa saksi, termasuk auditor Inhutani V. Hingga tanggal itu belum ada tersangka yang diumumkan.
6 Oktober 2026, Rp13,24 triliun. Kejagung memajang uang yang akan diserahkan Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara, terdiri atas Rp3,48 triliun denda administratif kehutanan, Rp1,54 triliun PNBP dari perkara tindak pidana khusus, dan Rp8,23 triliun pajak dari tindak lanjut Satgas PKH, lapor Detik.
Mengapa Kejagung memajang uang
Kejagung menyebut pemajangan uang sebagai bentuk transparansi. Dalam konferensi pers PSMI, hanya sebagian uang yang bisa ditampilkan karena keterbatasan tempat dan keamanan, lapor 20detik. Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar menyebut uang PSMI disimpan di rekening pemerintah lainnya di Bank Syariah Indonesia dan didatangkan dari bank ke gedung Kejagung untuk acara itu, lapor Detik. Uang CNI juga dititipkan di rekening pemerintah serupa di Bank Mandiri, lapor Liputan6. Uang sitaan di rekening itu belum menjadi penerimaan negara sampai ada putusan pengadilan.
Denda sebagai ganti pidana
Sebagian besar uang yang dipajang berasal dari perusahaan yang membayar denda administratif karena memakai kawasan hutan secara ilegal. Berdasarkan aturan penyelesaian dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, banyak perusahaan semacam itu bisa tetap beroperasi setelah membayar denda. WALHI dalam laporan 2024 menyebut aturan itu berfokus pada denda dan pengembalian lahan, dan dalam praktiknya menghapus kemungkinan pemidanaan sawit ilegal yang punya izin usaha sebelum 2020, menurut laporan tersebut. Juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak, dalam pernyataan yang dilaporkan Suara pada 24 Oktober 2026, mengatakan bahwa satgas mengambil alih kawasan hutan dan menagih denda, tetapi tidak menangani perkara pidana; temuan indikasi pidana diserahkan ke Polri dan Kejaksaan, menurut Suara. NewsWLD tidak menemukan data publik berapa perusahaan pembayar denda Satgas PKH yang kemudian diproses pidana.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring mengatakan pada 9 November 2026 bahwa pengumuman tersangka dan sanksi administratif yang berulang belum memberi efek jera, karena kebakaran dan pelanggaran kawasan hutan terus terjadi, lapor Media Indonesia.
Isi perkara PSMI
Kejagung menduga PT PSMI menanam tebu di sekitar 32.375 hektare kawasan hutan yang izinnya dipegang Inhutani V di Way Kanan, Lampung, sejak 2007, dan nota kesepahaman kedua perusahaan pada 2013 dibuat berlaku surut ke 2007, lapor Katadata. Perkara ini diambil alih dari Kejati Lampung berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 14 Juli dan 26 Agustus 2026. Penyidik menyatakan telah memeriksa 47 saksi, memblokir 10 rekening perusahaan, dan meminta auditor menghitung kerugian negara, menurut Kejagung. Pada 12 Oktober penyidik memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan, pensiunan Dinas Kehutanan Way Kanan, dan seorang pegawai PSMI, lapor Monitor Indonesia. Angka kerugian belum diumumkan. Perusahaan itu belum didakwa, dan siapa pun yang kelak ditetapkan tersangka berhak atas asas praduga tak bersalah.
Isi perkara CNI
Dalam perkara nikel, Kejagung menduga PT CNI mengekspor bijih pada 2017 sampai 2019 tanpa memenuhi kewajiban DMO, memakai hasil uji kadar yang dimanipulasi dan rekomendasi ekspor yang terbit tanpa RKAB, dan pejabat yang mengurus dokumen itu menerima uang dari perusahaan. BPKP menghitung kerugian negara Rp401,65 miliar, menurut Kejagung. Kompas melaporkan penyidik juga menyita US$120.400 dan Rp6,21 miliar dari penggeledahan serta menerima pengembalian uang suap Rp1,27 miliar. Para tersangka berhak atas asas praduga tak bersalah.
Yang benar dari unggahan itu
Uang PSMI dipajang sebelum ada tersangka, dan dua bulan kemudian tersangka belum juga ditetapkan. Uang CNI juga dipajang sebelum tersangka ditetapkan. Dalam tiga pemajangan denda, tidak ada satu pun orang atau perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Memajang uang sebelum ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban bisa memberi kesan perkara sudah tuntas, dan kritik itu wajar. Kejagung menyebut pemajangan uang sebagai bentuk transparansi, tetapi belum membuka berapa bagian uang yang dipajang sudah menjadi penerimaan negara final dan berapa yang masih uang sitaan menunggu putusan pengadilan.
Alasan verdik
"Tidak ada tersangka sama sekali" tepat untuk empat dari lima pemajangan. Tiga adalah penyelesaian denda tanpa perkara pidana, dan dalam perkara PSMI belum ada tersangka. Klaim itu tidak tepat untuk perkara CNI, ketika Kejagung menetapkan satu korporasi dan lima orang setelah uang dipajang, dan tidak bisa dibaca sebagai bukti bahwa uang itu diambil tanpa dasar hukum. Karena itu verdiknya sebagian benar.
Sumber
- 1.CNBC Indonesia: Tumpukan Uang Rp 11 T di Depan Prabowo, cnbcindonesia.com
- 2.Kompas: Tumpukan Uang Rp 10 Triliun di Kejaksaan Agung, nasional.kompas.com
- 3.Liputan6: Tumpukan Uang Sitaan Rp 401,65 Miliar Kasus Nikel, liputan6.com
- 4.Kejaksaan: Kejagung Tetapkan PT CNI dan 4 Orang Sebagai Tersangka, story.kejaksaan.go.id
- 5.Kompas: Kejagung Tetapkan Bos Tambang sebagai Tersangka Kasus Nikel, nasional.kompas.com
- 6.Detik: Sitaan Duit Rp 1 Triliun Lebih Ditata Bak Kasur, news.detik.com
- 7.20detik: Kejagung Pamerkan Tumpukan Uang Sitaan Kasus Hutan Lampung, 20.detik.com
- 8.Katadata: Kejagung Duga Lahan Inhutani V Diserobot Sejak 2007, katadata.co.id
- 9.Monitor Indonesia: Kejagung Periksa 4 Saksi Korupsi PT PSMI, monitorindonesia.com
- 10.Kejaksaan: Tim Penyidik Periksa Auditor Inhutani V (4 Nov 2026), story.kejaksaan.go.id
- 11.Detik: Penampakan Uang Rp 13,2 T Menggunung di Kejagung, news.detik.com
- 12.WALHI: Impunitas Korporasi Penghancur Hutan (2024 report), walhi.or.id
- 13.Suara: Satgas PKH Tak Tangani Pidana Karhutla, Penindakan Diserahkan ke Polri dan Kejagung (24 Oct 2026), suara.com
- 14.Media Indonesia: WALHI Nilai Penegakan Hukum Karhutla Gagal Beri Efek Jera (9 Nov 2026), mediaindonesia.com




