Yang dikatakan
Jaksa Agung memamerkan tumpukan uang sitaan, tetapi tidak ada tersangka sama sekali.
Diklaim oleh Social media users (viral posts, November 2026) · media sosial
Putusan kami
Diubah dari menyesatkan pada 16 November 2026. Di empat dari lima pemajangan uang Kejagung pada 2026 yang diperiksa NewsWLD, tidak ada yang ditetapkan tersangka: tiga adalah denda kehutanan, PNBP, dan pajak yang diselesaikan tanpa perkara pidana, dan perkara PT PSMI belum punya tersangka dua bulan setelah uang dipajang. Hanya dalam perkara nikel PT CNI satu korporasi dan lima orang ditetapkan tersangka setelah pemajangan.
Faktanya
- 1
Rp11,42 triliun yang dipajang 10 April 2026 sebagian besar berasal dari denda administratif kehutanan (Rp7,23 triliun), ditambah Rp1,97 triliun PNBP perkara korupsi, pajak, dan denda lingkungan.
CNBC Indonesia: Begini Tumpukan 'Gunung Uang' Rp 11 T Sitaan Kejagung di Depan Prabowo - 2
Rp13,24 triliun yang dipajang Oktober 2026 terdiri atas Rp3,48 triliun denda kehutanan, Rp1,54 triliun PNBP pidana khusus, dan Rp8,23 triliun pajak.
Detik: Penampakan Uang Rp 13,2 T Menggunung di Kejagung, Bakal Diserahkan ke Negara - 3
Pada 25 September 2026 Kejagung menetapkan PT CNI dan empat orang sebagai tersangka perkara nikel yang uangnya Rp401,65 miliar dipajang 31 Agustus.
Kejaksaan RI: Kejagung Tetapkan PT CNI dan 4 Orang Sebagai Tersangka - 4
Pada 15 Oktober 2026 Kejagung menetapkan direktur utama PT CNI berinisial DS sebagai tersangka.
Kompas: Kejagung Tetapkan Bos Tambang sebagai Tersangka di Kasus Korupsi Nikel - 5
Rilis Kejagung 4 November 2026 soal perkara PT PSMI menyebut penyidik masih memeriksa saksi; belum ada tersangka yang diumumkan.
Kejaksaan RI: Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Auditor Inhutani V Terkait Perkara Perkebunan PT PSMI - 6
Satgas PKH menyatakan tugasnya mengambil alih kawasan hutan dan menagih denda administratif, bukan menangani perkara pidana; indikasi pidana diserahkan ke Polri dan Kejaksaan.
Suara: Satgas PKH Tak Tangani Pidana Karhutla, Penindakan Diserahkan ke Polri dan Kejagung - 7
Laporan WALHI 2024 menyebut aturan penyelesaian kawasan hutan berfokus pada denda administratif dan dalam praktiknya menghapus kemungkinan pemidanaan sawit ilegal yang punya izin usaha sebelum 2020.
WALHI: Impunitas Korporasi Penghancur Hutan
Cek fakta yang sudah terbit
Tokoh dan isu terkait
Liputan kami
Diperiksa 15 November 2026, diperbarui 15 November 2026. Klaim dikutip sebagaimana beredar; putusan berasal dari fakta yang tercantum di sini, masing-masing dengan tautan ke sumbernya. Jika menemukan kesalahan atau punya catatan yang lebih baru, beri tahu kami lewat halaman kontak dan kami akan mengoreksinya secara terbuka.
← Semua cek klaim