Poin penting
- Perludem: 81 eks napi korupsi nyaleg pada 2019, delapan terpilih; ICW: 56 nyaleg pada 2024.
- Nurdin Halid (DPR), Desy Yusandi (DPRD Banten), dan Irman Gusman (DPD) memenangi kursi pada 2024.
- Tersangka KPK Satori dan Heri Gunawan tetap anggota DPR, belum ditahan per 11 November 2026.
- UU MD3 baru memberhentikan sementara anggota setelah berstatus terdakwa.
Klaimnya: Pengguna media sosial, termasuk pembaca yang menulis ke NewsWLD pada November 2026, menyebut banyak koruptor masih menjadi anggota dewan dan tidak mendapat konsekuensi apa pun.
Putusan: Sebagian benar. Jumlah mantan terpidana korupsi di parlemen kecil, tetapi tidak nol dan terus berulang setiap pemilu karena hukum membolehkannya. Bagian klaim yang lebih kuat menyangkut anggota dewan aktif yang sedang diusut: dua anggota DPR yang ditetapkan tersangka pada Agustus 2025 masih menjabat dan belum ditahan pada November 2026.
Berapa mantan terpidana korupsi yang menjabat
Mahkamah Konstitusi dalam putusan 87/PUU-XX/2022 menyatakan mantan terpidana boleh mencalonkan diri ke DPR atau DPRD lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, asalkan statusnya diumumkan terbuka, menurut Perludem. Tidak ada larangan mutlak bagi terpidana korupsi.
- 2019: Perludem mencatat 81 mantan terpidana korupsi menjadi caleg. Delapan terpilih, tujuh ke DPRD dan Abdullah Puteh ke DPD, lapor Kompas.
- 2024: Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 56 mantan terpidana korupsi di daftar calon tetap: 27 caleg DPR, 22 caleg DPRD, dan tujuh calon DPD, lapor Kompas.
Yang terpilih pada 2024 dan kini menjabat antara lain Nurdin Halid (Golkar, DPR, Sulawesi Selatan II), divonis dua tahun oleh MA pada 2007 dalam kasus minyak goreng Bulog, lapor Republika; Desy Yusandi (Golkar, DPRD Banten), divonis pada 2016 dalam kasus pembangunan puskesmas, lapor Kompas; dan Irman Gusman (DPD, Sumatera Barat), mantan Ketua DPD yang divonis dalam kasus suap, yang menang setelah pemungutan suara ulang Juli 2024, lapor Kompas. NewsWLD tidak menemukan hitungan nasional lengkap mantan terpidana korupsi yang terpilih ke seluruh DPRD pada 2024, sehingga totalnya bisa lebih tinggi.
Dibanding 580 kursi DPR, 152 kursi DPD, dan ribuan kursi DPRD, jumlah ini sedikit. Kata "banyak" melebihkan jumlah mantan terpidana.
Tersangka yang masih menjabat
Klaim ini lebih tepat untuk anggota dewan yang sedang diusut. KPK menetapkan anggota DPR Satori (NasDem) dan Heri Gunawan (Gerindra) sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025 dalam kasus dana sosial (CSR) Bank Indonesia dan OJK, lapor Antara. Keduanya tetap anggota DPR periode 2024 sampai 2029. Hingga 11 November 2026 KPK belum menahan keduanya, lapor Tribunnews. KPK menduga keduanya menerima Rp28,38 miliar. Keduanya berhak atas praduga tak bersalah.
Menurut Pasal 244 UU MD3, anggota DPR baru diberhentikan sementara setelah menjadi terdakwa perkara korupsi, sehingga tersangka tetap memegang kursi, gaji, dan tugas komisinya. Formappi tetap mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberhentikan sementara keduanya. NewsWLD tidak menemukan keputusan MKD. Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu pada 2 Juni 2026 menyatakan penundaan itu bukan karena tekanan politik, lapor Tribunnews, penjelasan yang ditolak Lucius Karus dari Formappi.
Mengapa ini penting
Laporan tren vonis ICW terbaru menemukan hanya 110 dari 1.869 terdakwa korupsi pada 2024 yang berasal dari anggota legislatif, kepala daerah, atau pejabat BUMN, yang dikaitkan ICW dengan Instruksi Jaksa Agung 2023 yang menunda pengusutan terhadap peserta pemilu, lapor Jawa Pos. Ditambah aturan jeda lima tahun dan tidak adanya pemberhentian otomatis bagi tersangka, sistem ini menyisakan sedikit konsekuensi di parlemen sampai persidangan dimulai.
Kepala daerah dan kelompok yang lebih luas
Aturan yang sama berlaku untuk pilkada. ICW menyebut 138 calon kepala daerah pada Pilkada 2024 punya keterkaitan dengan kasus korupsi, mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, hingga nama yang disebut di persidangan, menurut laporan Tempo dan situs rekam jejak ICW. Angka itu jauh lebih luas dari terpidana, sehingga tidak menunjukkan berapa mantan terpidana korupsi yang kini memimpin provinsi atau kabupaten. NewsWLD tidak menemukan rekap nasional pemenang di antara mereka. Sebagian mantan terpidana juga kalah: Budi Antoni Aljufri, mantan Bupati Empat Lawang yang divonis dalam kasus suap Akil Mochtar, kembali maju dan kalah dalam pemungutan suara ulang 2025, lapor Antara.
Apa kata pejabat dan pengawas
KPK menyebut kasus CSR rumit karena penyidik harus menelusuri aliran dana dan aset, dan menargetkan perkara selesai pada 2026, lapor Tribunnews. Satori kini duduk di Komisi VIII DPR, lapor Antara. MAKI dan ARUKKI sedang menyiapkan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas lambannya penanganan, dan Formappi meminta pimpinan KPK dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Kelompok masyarakat sipil termasuk ICW dan Perludem sudah lama meminta pembentuk undang-undang melarang terpidana korupsi menduduki jabatan publik atau memperpanjang masa jeda; DPR belum melakukannya.
Apa selanjutnya
Selama KPK belum melimpahkan perkara CSR ke pengadilan, kedua tersangka tetap memegang kursinya menurut aturan yang berlaku. Pemilu legislatif berikutnya pada 2029, dan aturan jeda lima tahun berarti makin banyak mantan terpidana korupsi yang memenuhi syarat untuk maju.
Baca analisis lengkap kami: Kembali ke parlemen, bebas lebih cepat, tak dieksekusi: celah hukuman bagi pihak berkuasa.
Sumber
- 1.Perludem: Putusan MK 87/PUU-XX/2022, perludem.or.id
- 2.Kompas: KPU diminta atur masa jeda eks koruptor (Perludem 2019 data), nasional.kompas.com
- 3.Kompas: Infografik 56 bekas terpidana korupsi masuk DCT, kompas.com
- 4.Republika: Mantan terpidana kasus korupsi terpilih jadi anggota DPR, news.republika.co.id
- 5.Kompas: Satu caleg mantan napi korupsi kembali jadi anggota DPRD Banten, regional.kompas.com
- 6.Kompas: Irman Gusman lolos DPD setelah PSU, nasional.kompas.com
- 7.ICW: Rekam jejak calon kepala daerah Pilkada 2024, antikorupsi.org
- 8.Antara: Joncik-Arifai raih suara terbanyak PSU Empat Lawang, sumsel.antaranews.com
- 9.Antara: KPK panggil anggota DPR Satori, antaranews.com
- 10.Tribunnews: Kasus CSR BI-OJK belum tuntas, tribunnews.com
- 11.Antara: Formappi minta MKD berhentikan sementara Satori dan Heri Gunawan, antaranews.com
- 12.Pasal 244 UU 17/2014 (MD3), pasal.id
- 13.Jawa Pos: ICW rata-rata hukuman koruptor 3 tahun 3 bulan, jawapos.com




