Universitas Republik Indonesia (URI) menyiapkan sekitar 400 lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di badan usaha milik negara (BUMN). Program tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai cara seleksi peserta, biaya yang akan ditanggung pembayar pajak, serta kesempatan kerja bagi pelamar dari perguruan tinggi lain.
Program menjadi sorotan karena pemerintah menyebut 400 peserta tidak lama setelah URI dibentuk. Namun, Sekretariat Presiden menjelaskan hal penting: peserta sudah memiliki gelar sarjana sebelum mengikuti pembinaan kepemimpinan. Mereka bukan 400 mahasiswa yang memperoleh gelar sarjana baru dari nol hanya dalam tiga bulan.
Perdebatan yang lebih tepat karena itu adalah transparansi seleksi, penempatan kerja, dan penggunaan anggaran publik, bukan tuduhan bahwa proses kelulusan sarjana berlangsung mustahil cepat.
Bagaimana proses seleksinya?
Dalam keterangan yang dilaporkan detikNews pada 16 November, Donny Gahral Adian menjelaskan terdapat 6.097 pendaftar. Sebanyak 714 orang masuk seleksi pusat dan 400 dipilih setelah penilaian antara lain kesehatan, ideologi, dan kebugaran jasmani. Ia juga mengklaim semua peserta terpilih memiliki skor IQ di atas 120.
Angka dan keterangan tersebut bersumber dari pejabat yang terlibat dalam program. Berita yang diperiksa belum memuat hasil tes individual, metode penilaian yang diaudit independen, atau rekap menyeluruh hasil seleksi. Hal itu tidak otomatis membuktikan seleksi tidak adil, tetapi menunjukkan bukti yang diperlukan untuk menilai prosesnya.
Program bernama Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI). Presiden Prabowo Subianto memberi pembekalan kepada pesertanya di Istana Kepresidenan pada 3 November, menurut keterangan resmi pemerintah. Kurikulumnya disebut memadukan kemampuan profesional dan manajerial dengan kepemimpinan, integritas, serta wawasan kebangsaan.
Rencana resmi mencakup enam bulan pelatihan intensif dan dua bulan magang sebelum peserta diarahkan bekerja di BUMN atau proyek strategis nasional.
Mengapa jumlah peserta berbeda-beda?
Beberapa publikasi resmi menggunakan angka berlainan. Sekretariat Kabinet pada 26 Oktober menyebut 384 peserta dijadwalkan magang pada Januari dan Februari 2027. TNI Angkatan Udara pada 10 November juga menyebut 384 peserta, tetapi menggambarkan proses penjaringan awal yang melibatkan lebih dari 10.000 talenta muda.
Pada Juli, pemberitaan mengutip Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto yang menyebut 399 pegawai baru BUMN mengikuti angkatan pertama. Sementara sejumlah publikasi November menggunakan angka 400 lulusan terpilih.
Perbedaan mungkin terjadi karena tahapan seleksi, jumlah yang terdaftar dibanding yang masih aktif, atau definisi pendaftar yang berlainan. Tetapi sumber yang diperiksa belum menjelaskan hubungannya. Laporan publik yang lengkap perlu menyajikan tanggal, definisi, peserta mengundurkan diri jika ada, yang diterima, dan yang masih mengikuti pendidikan dalam satu tabel.
Persoalan itu penting karena program publik harus dinilai dengan angka pembanding yang tetap: jumlah pendaftar, persentase diterima, peserta yang menuntaskan pelatihan, dan jumlah yang akhirnya memperoleh pekerjaan.
Pendanaan APBN memerlukan rincian
Ketika dilantik pada Juli, Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto mengatakan pembiayaan lembaga akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun besaran anggarannya masih dihitung. Sehari kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perlu memeriksa skema pembiayaannya.
Keterangan tersebut bukan laporan penggunaan anggaran yang telah dipublikasikan. Pernyataan itu juga belum menetapkan jumlah akhir yang dibelanjakan, pos anggaran yang digunakan, ataupun pembagian biaya antarlembaga publik.
Keterbukaan yang diperlukan meliputi biaya pelatihan, akomodasi, kontrak pengajar, fasilitas, magang, pengadaan, pegawai, dan penggunaan gedung atau layanan milik negara. Perlu dibedakan dana yang telah disetujui dari pengeluaran yang benar-benar terjadi.
Biaya per peserta juga akan memungkinkan perbandingan dengan program beasiswa dan pelatihan lain yang dibiayai pemerintah. Tanpa angka tersebut, pendukung maupun pengkritik belum dapat memastikan apakah URI memberikan manfaat yang sebanding dengan biayanya.
Apakah peserta pasti mendapat pekerjaan BUMN?
Pihak Istana mengatakan peserta dipersiapkan untuk bekerja di BUMN, dan Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan tahapan pelatihan dan magang. Namun, detik pada 9 November mengutip Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Fauzan yang mengatakan penempatan merupakan urusan internal pimpinan URI.
Informasi yang diperiksa belum menjelaskan apakah tiap peserta dijamin memperoleh kontrak permanen, masih harus melewati tahap rekrutmen lain, atau akan bersaing dengan lulusan kampus umum untuk posisi tertentu.
Perbedaan ini penting bagi lulusan di luar program. Aturan yang terbuka semestinya menjelaskan apakah posisi kerja dicadangkan, BUMN mana yang menyepakati penempatan, kualifikasi yang dibutuhkan, dan mekanisme keberatan peserta.
Pemerintah dapat memiliki tujuan sah ketika membangun program khusus pembinaan calon pemimpin. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana jalur tersebut berhubungan dengan rekrutmen umum dan apakah kesempatan serupa tersedia melalui seleksi terbuka.
Dokumen apa yang harus dibuka?
Tidak ada dokumen yang diperiksa untuk laporan ini yang membuktikan seleksi melanggar hukum, penyalahgunaan anggaran, atau pemberian pekerjaan tanpa prosedur. Sebaliknya, klaim resmi tentang skor kecerdasan tinggi dan integritas juga tidak secara independen membuktikan seleksi adil maupun pelatihan efektif.
Dokumen penting berikutnya adalah dasar hukum URI, pengumuman pendaftaran, kriteria seleksi dan skor yang telah dianonimkan, persetujuan anggaran, laporan belanja hasil audit, serta perjanjian resmi dengan BUMN.
Temuan utamanya jelas: kabar tentang 400 orang berkaitan dengan pelatihan lulusan sarjana yang sudah ada, bukan penciptaan gelar baru dalam beberapa bulan. Pertanyaan publik berikutnya adalah apakah seleksi, biaya, dan penempatan kerja dapat dipertanggungjawabkan secara independen.
Sumber
- 1.Presidential Secretariat: 400 selected graduates and training pathway, presidenri.go.id
- 2.Cabinet Secretariat: 384 trainees in October, setkab.go.id
- 3.Air Force: 384 trainees and 10,000 prospects, tni-au.mil.id
- 4.detik: 6,097 applications described on November 16, news.detik.com
- 5.Bisnis: URI governor says APBN-funded, kabar24.bisnis.com
- 6.Bisnis: Finance Minister checks URI budget mechanism, kabar24.bisnis.com
- 7.detikJatim: Vice minister comments on BUMN placements, detik.com
- 8.IDX Channel: 399 BUMN employees mentioned in July, idxchannel.com




