Banjir Sumatra: 28 izin dicabut, enam gugatan dan dua perdamaian

Enam puluh hari setelah banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada akhir November 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.201 orang meninggal, 142 orang hilang dan 170.050 bangunan rusak, menurut data yang diberitakan NU Online pada 25 Januari 2026. Sekitar 113.900 orang mengungsi, serta 810 jembatan dan 2.164 ruas jalan terdampak.

Respons pemerintah atas pertanyaan tanggung jawab korporasi berjalan di tiga jalur: keputusan presiden mencabut izin 28 perusahaan, gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup terhadap enam perusahaan, dan sanksi administratif terhadap puluhan perusahaan lain. Hampir setahun kemudian, dua gugatan berakhir damai, empat masih disidangkan per Agustus, dan setidaknya satu perusahaan yang izinnya dicabut sudah kembali beroperasi.

Analisis ini memaparkan apa yang sudah diputuskan pejabat dan pengadilan, serta apa yang belum. Profil peristiwa ini ada di halaman Banjir dan longsor Sumatra 2025.

Korban menurut data BNPB

Angka BNPB naik selama pekan-pekan pertama. Pada 22 Januari 2026 BNPB melaporkan 1.200 orang meninggal dan 143 hilang, dan pada 25 Januari jumlah korban jiwa mencapai 1.201, lapor NU Online. Dari bangunan yang rusak, 53.412 rusak berat, ditambah 4.456 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah dan 215 fasilitas kesehatan. Aceh Utara mencatat 246 korban jiwa, angka tertinggi per kabupaten dalam laporan itu.

Yang tercatat: 28 izin dicabut

Pada 20 Januari 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan, setelah rapat terbatas yang dipimpin presiden secara virtual dari London, lapor Metro TV. Keputusan itu didasarkan pada laporan investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). "Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo.

Pemerintah menyatakan perusahaan-perusahaan itu melanggar aturan pengelolaan hutan dan berkontribusi terhadap banjir dan longsor. Enam belas berada di Sumatra Utara, delapan di Sumatra Barat dan empat di Aceh. Daftar Sumatra Utara mencakup PT Toba Pulp Lestari Tbk, PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Martabe, PT North Sumatera Hydro Energy, perusahaan di balik proyek PLTA Batang Toru, dan PT Multi Sibolga Timber.

Pencabutan itu adalah keputusan administratif pemerintah. Ini bukan putusan pengadilan, dan laporan yang dipublikasikan tidak merinci pelanggaran spesifik yang ditemukan pada tiap perusahaan.

Satu perusahaan yang izinnya dicabut kembali bekerja

Pada 26 Maret 2026, Kontan melaporkan PT Agincourt Resources kembali memperoleh izin untuk mengoperasikan tambang Martabe, keputusan yang menurut media itu diambil Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, menurut Kontan. Laporan itu tidak menyebut dasar hukum atau syarat yang berlaku. Juru bicara perusahaan mengatakan pemulihan izin adalah "kewenangan penuh pemerintah" dan perusahaan sedang berkoordinasi dengan kementerian untuk memenuhi seluruh persyaratan. Agincourt adalah anak usaha PT United Tractors Tbk.

Pemberitaan publik yang kami telaah untuk tulisan ini tidak menunjukkan apakah ada perusahaan lain dari 28 itu yang izinnya dipulihkan.

Enam gugatan perdata dan statusnya

Pada Januari 2026 Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan dengan tuntutan sekitar Rp4,84 triliun atas kerusakan lingkungan seluas 2.516,39 hektare di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, terutama di DAS Garoga dan DAS Batang Toru, lapor Mongabay Indonesia. Tuntutan itu terdiri atas Rp4,657 triliun untuk kerusakan lingkungan dan Rp178,481 miliar untuk pemulihan ekosistem. Dua gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan, satu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hingga awal Agustus, menurut pejabat kementerian yang dikutip Katadata, status perkaranya sebagai berikut:

• PT Agincourt Resources, Rp200,9 miliar: berdamai melalui mediasi; akta perdamaian yang dikukuhkan pengadilan masih diproses.
• PT North Sumatera Hydro Energy, Rp200,7 miliar: berdamai melalui mediasi. Katadata melaporkan perusahaan telah membayar ganti rugi dan sedang memulihkan wilayah operasinya di bawah pengawasan kementerian.
• PT Toba Pulp Lestari, Rp3,9 triliun: mediasi gagal; perkara masuk tahap pembuktian.
• PT Multi Sibolga Timber, Rp190,9 miliar: mediasi gagal; tahap pembuktian.
• PT Tri Bahtera Srikandi, Rp158,6 miliar: mediasi gagal; tahap pembuktian.
• Unit grup perkebunan negara PTPN, Rp121,5 miliar: mediasi gagal; tahap pembuktian. Mongabay Indonesia menyebut tergugatnya PTPN III Kebun Batang Toru, sedangkan Katadata menyebut PT Perkebunan Nusantara IV.

Pejabat kementerian, Yogi Wulan Puspitasari, mengatakan nilai perdamaian sesuai dengan tuntutan. Empat perkara lainnya masih berjalan. Belum ada pengadilan yang memutus bahwa perusahaan mana pun di antara mereka menyebabkan banjir.

Sanksi administratif

Pada 6 April 2026, Menteri Lingkungan Hidup Hanif menyampaikan kepada Komisi XII DPR bahwa kementerian telah memverifikasi 175 perusahaan di tiga provinsi yang kegiatannya memperberat bencana, lapor Kompas. Kementerian mengumumkan sanksi terhadap 67 perusahaan. Dua puluh dua di antaranya sudah menerima paksaan pemerintah berupa kewajiban audit lingkungan, dan 45 lainnya masih dalam proses penerbitan. Perusahaan-perusahaan itu bergerak di pertambangan, perkebunan sawit dan pemanfaatan hutan produksi. Menteri menyebut luas bukaan lahan di tiga provinsi itu sekitar 1,8 juta hektare.

Yang masih terbuka

• Persidangan. Empat gugatan, termasuk tuntutan Rp3,9 triliun terhadap Toba Pulp Lestari, masih di tahap pembuktian. Hasilnya akan menentukan apakah negara memperoleh sebagian besar dari yang dituntutnya.
• Izin. Dari catatan publik belum jelas berapa dari 28 pencabutan yang masih berlaku, atau dengan syarat apa izin Agincourt dipulihkan.
• Pemilihan tergugat. Jaka Kelana dari Walhi Sumatra Utara mencatat kementerian sebelumnya menyebut delapan perusahaan sedang diperiksa tetapi hanya enam yang digugat, dan menilai ketiadaan penjelasan itu janggal, lapor Mongabay Indonesia.
• Dana pemulihan. Uli Arta Siagian dari Walhi mengatakan tidak ada lembaga khusus yang mengelola dana pemulihan, sehingga uang yang dimenangkan di pengadilan akan masuk APBN tanpa jaminan kembali ke DAS yang rusak.
• Angka yang berbeda. Pemberitaan menyebut total tuntutan Rp4,84 triliun (Mongabay Indonesia, Januari) dan Rp4,8 triliun di luar biaya dan pemulihan (Katadata, Agustus).

Yang perlu dicermati

• Putusan atas empat gugatan yang masih berjalan, dan apakah salah satu pihak mengajukan banding.
• Hasil audit lingkungan yang diperintahkan kementerian, dan apakah ada yang berujung pada sanksi lanjutan.
• Apakah lebih banyak dari 28 perusahaan itu memperoleh kembali izinnya, dan apakah pemerintah memublikasikan temuan satgas per perusahaan.

Para menteri yang disebut di sini tercantum di direktori pejabat. Keterkaitan perusahaan dengan bencana ini dipetakan di halaman intelijen.