Perkara Chromebook Nadiem Makarim: dua putusan, satu dissenting opinion dan soal kebijakan

Jaksa menuntut 18 tahun. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 30 Juni 2026, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkasnya menjadi 9 tahun pada 24 September 2026. Uang penggantinya turun dari sekitar Rp809,5 miliar menjadi sekitar Rp548 miliar, dihitung sebagai 35 persen dari kerugian negara sekitar Rp1,57 triliun. Satu dari lima hakim tingkat pertama menyatakan ia seharusnya dibebaskan. Kini pihak terdakwa maupun jaksa sama-sama membawa perkara ini ke Mahkamah Agung.

Ia termasuk beberapa menteri dari kabinet yang dilantik Joko Widodo pada Oktober 2019 yang divonis korupsi, sebagaimana dicatat analisis putusan kami sebelumnya, tetapi pertanyaan inti dalam perkaranya melampaui satu orang: ketika kementerian membeli perangkat berdasarkan kebijakan yang ditandatangani menteri, sejauh mana tanggung jawab pidana menteri itu? Analisis ini menguraikan putusan setiap pengadilan, pendapat berbeda hakim, argumen kasasi, serta arti perkara ini bagi pengambilan kebijakan dan pengadaan. Analisis ini memakai halaman isu kami, Perkara korupsi pengadaan Chromebook, dan profil Nadiem Makarim.

Putusan tingkat pertama

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan dakwaan primer tidak terbukti dan memvonis Nadiem Makarim berdasarkan dakwaan subsider, dengan merujuk Pasal 604 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) juncto Pasal 18 UU Tipikor, menurut CNBC Indonesia. Majelis menjatuhkan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, serta uang pengganti sekitar Rp809,5 miliar, dengan tambahan 5 tahun penjara jika tidak dibayar.

Jaksa menuntut 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar dan uang pengganti sekitar Rp809,6 miliar ditambah sekitar Rp4,87 triliun, menurut CNBC Indonesia. Jaksa menghitung kerugian negara sekitar Rp2,18 triliun: sekitar Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan kementerian dan US$44,05 juta, atau sekitar Rp621,3 miliar, untuk lisensi Chrome Device Management yang menurut jaksa tidak diperlukan, menurut Katadata. Jaksa juga mendakwa ia menerima sekitar Rp809,5 miliar dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui PT Gojek Indonesia. Perkara ini mencakup pengadaan Chromebook dan lisensi pada 2019 hingga 2022.

Tiga terdakwa lain divonis di tingkat pertama, menurut rangkuman Katadata: Mulyatsyah, mantan Direktur SMP di kementerian, dihukum 4,5 tahun; Sri Wahyuningsih, mantan Direktur SD, 4 tahun; dan Ibrahim Arief, konsultan teknologi kementerian, 4 tahun. Masing-masing didenda Rp500 juta.

Pendapat berbeda hakim

Hakim Andi Saputra menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dan menilai Nadiem Makarim seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan, menurut Katadata, ANTARA dan CNBC Indonesia. Katadata merangkum empat poin:

• Perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Ia mengatakan tidak ada saksi yang menyatakan terdakwa menerima aliran dana kickback dari pengadaan laptop. Ia mengakui adanya penggelembungan harga, tetapi menilai kickback berasal dari kolusi antara anggota panitia pengadaan dan pihak ketiga.
• Tidak ada penyalahgunaan wewenang. Ia mengatakan Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2021 berlaku umum secara nasional dan tidak dikhususkan untuk Chrome, serta penandatanganannya tidak membuktikan niat jahat.
• Tidak ada memperkaya diri. Ia mengatakan Nadiem Makarim hanya pemegang saham minoritas tanpa hak suara di perusahaan induk Gojek, dan mengaitkan Rp809 miliar dengan investasi Google di Gojek, bukan dengan terdakwa.
• Tidak ada permufakatan jahat. Ia mengatakan persidangan tidak menunjukkan Nadiem Makarim bertemu atau mengintervensi langsung pejabat yang menjalankan pengadaan.

Andi Saputra juga menyatakan pendapat berbeda, bersama seorang hakim lain, dalam perkara Ibrahim Arief, menurut Katadata. Pendapat berbeda tidak mengubah putusan, tetapi menjadi bagian dari catatan yang ditinjau pengadilan di atasnya.

Putusan banding dan uang pengganti

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis bersalah pada 24 September 2026 tetapi memangkas hukuman menjadi 9 tahun, menurut CNA Indonesia. Pengadilan tinggi mempertahankan denda Rp1 miliar dan menurunkan uang pengganti menjadi sekitar Rp548 miliar, dengan 6 tahun penjara jika tidak dibayar.

Perubahan itu berasal dari cara pengadilan menghitung kerugian. Majelis menetapkan kerugian negara sebesar Rp1.567.888.662.716,74 berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan membebankan 35 persen di antaranya kepada Nadiem Makarim, yang disebut sebagai pelaku utama, menurut CNA Indonesia dan Katadata. Dalam membagi kerugian untuk uang pengganti, majelis membebankan 50 persen kepada Google LLC dan 15 persen kepada pemasok, distributor dan prinsipal. Katadata melaporkan majelis meragukan bahwa transaksi sekitar Rp809 miliar antara PT Gojek Indonesia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa berasal dari korupsi.

Kasasi

Jaksa telah mengajukan kasasi, kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna pada 14 Oktober 2026, menurut Metro TV. Tim penasihat hukum Nadiem Makarim menyerahkan memori kasasi pada 16 Oktober 2026 atas putusan Pengadilan Tinggi Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PT DKI, menurut Okezone. Mereka berpendapat pengadilan tinggi:

• menerapkan hubungan sebab akibat yang terlalu luas, dengan membebankan tanggung jawab kepada menteri atas kerugian dalam pengadaan yang dijalankan PPK, pejabat pengadaan dan kelompok kerja berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
• menyatakan adanya penyertaan tanpa menjelaskan bagaimana niat bersama terbentuk;
• membebankan uang pengganti padahal meragukan bahwa Rp809,6 miliar berasal dari pengadaan, serta membagi kerugian dengan Google yang tidak pernah diperiksa di persidangan;
• mengambil alih pertimbangan tingkat pertama tanpa menjawab keberatan pembela atas keterangan saksi dan ahli;
• menolak surat pernyataan tanggung jawab mutlak vendor yang, menurut pembela, mewajibkan pengembalian selisih harga.

Mereka meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan banding dan menyatakan ia tidak terbukti bersalah atas kedua dakwaan.

Arti bagi kebijakan dan pengadaan

Perkara ini menguji batas antara kebijakan dan pengadaan. Mayoritas hakim di dua tingkat menyatakan menteri yang kebijakannya membentuk suatu pembelian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku utama atas kerugian dalam pembelian itu. Hakim yang berbeda pendapat dan pembela menilai hal ini memperluas tanggung jawab kepada siapa pun yang menandatangani peraturan, padahal hukum pengadaan menyerahkan keputusan teknis kepada pejabat lain. Pembagian kerugian oleh pengadilan tinggi, yang membebankan sebagian besar kerugian kepada perusahaan yang bukan terdakwa, menambah pertanyaan tentang cara menghitung uang pengganti. Jawaban Mahkamah Agung akan berpengaruh bagi pejabat yang memutuskan pembelian teknologi berskala besar.

Apa yang ditunjukkan catatan

• Dua tingkat pengadilan telah menyatakan Nadiem Makarim bersalah melakukan korupsi berdasarkan dakwaan subsider; dakwaan primer tidak terbukti.
• Hukumannya turun dari 10 menjadi 9 tahun dan uang penggantinya dari sekitar Rp809,5 miliar menjadi sekitar Rp548 miliar.
• Satu dari lima hakim tingkat pertama menyatakan pendapat berbeda secara penuh.
• Pengadilan tinggi memakai angka kerugian BPKP sekitar Rp1,57 triliun, lebih rendah dari Rp2,18 triliun versi jaksa.

Yang masih terbuka

Mahkamah Agung belum memutus. Analisis ini bersandar pada pemberitaan tentang putusan; salinan lengkap putusan akan menunjukkan pertimbangan rinci soal hubungan sebab akibat dan pembagian kerugian. Hasil banding tiga terdakwa lainnya tidak tercakup dalam sumber yang ditinjau di sini.

Yang perlu dicermati

Cermati putusan Mahkamah Agung atas kedua permohonan kasasi dan apakah pembagian 35 persen dipertahankan. Analisis kami sebelumnya, Dari menteri hingga bupati: putusan korupsi di Indonesia sejak 2019, menempatkan perkara ini bersama putusan lain terhadap menteri. Rekam jejak formal ada di direktori pejabat, keterkaitan di halaman intelijen, dan klaim yang sudah diperiksa di halaman klaim.