Pencari kerja wajib SKCK, calon anggota legislatif tidak

Bagi jutaan warga Indonesia, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah urusan rutin. SKCK diminta untuk seleksi CPNS, banyak lowongan kerja swasta, dan sebagian pendaftaran sekolah, serta harus diperpanjang secara berkala. Bagi mereka yang ingin duduk di DPR atau DPRD, aturannya berbeda.

Yang dihadapi pelamar biasa

Pelamar CPNS umumnya diminta SKCK pada tahap seleksi lanjutan, bukan saat pendaftaran awal, menurut Liputan6 dan daftar dokumen CPNS 2026 dari Katadata. SKCK untuk keperluan CPNS diterbitkan di Polres, Polda, atau Mabes Polri, bukan di Polsek, dan berlaku enam bulan sejak diterbitkan, menurut panduan yang mengutip Polri. Perusahaan swasta memutuskan sendiri apakah meminta SKCK, dan banyak yang memintanya.

Cara memperoleh SKCK

Pemohon bisa memulai prosesnya secara daring lewat layanan SKCK online Polri, lalu menyelesaikannya di kantor polisi penerbit, menurut panduan yang terbit pada 2026. Dokumen yang biasanya diminta meliputi KTP, kartu keluarga, akta kelahiran atau ijazah, dan pasfoto, dan aturan terbaru juga meminta bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, meski panduan-panduan itu berbeda soal kapan syarat tersebut mulai berlaku. Biayanya tidak besar, tetapi SKCK harus diperpanjang sebelum habis masa berlakunya, sehingga pencari kerja bisa mengulang proses ini berkali-kali.

Yang diserahkan calon anggota legislatif

Saat KPU menerbitkan aturan pencalonan untuk Pemilu 2024, yakni PKPU Nomor 10 Tahun 2023, KPU menghapus kewajiban langsung bagi calon anggota DPR dan DPRD untuk menyerahkan SKCK. Sebagai gantinya, calon menyerahkan surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan pernah atau tidaknya dipidana, menurut laporan RM.id dari uji publik KPU, dan Tirto menyebut hilangnya syarat SKCK sebagai salah satu poin kontroversial aturan itu. Seorang pejabat KPU yang dikutip RM.id mengatakan pengadilan dalam praktiknya tidak akan menerbitkan surat itu tanpa SKCK lebih dulu, sehingga pemeriksaan polisi tetap berperan, tetapi SKCK tidak lagi menjadi dokumen yang diserahkan calon kepada KPU.

Perubahan ini dikritik peneliti dan kelompok masyarakat sipil, yang menilai SKCK adalah pemeriksaan integritas dasar yang diharapkan pemilih, mengingat dokumen itu diminta dari orang yang melamar pekerjaan biasa.

Mantan terpidana boleh maju setelah lima tahun

Pertanyaan lain adalah apakah orang yang pernah dipidana boleh mencalonkan diri. Dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 yang dibacakan pada 30 November 2022, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mantan terpidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih baru boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif setelah lewat lima tahun sejak selesai menjalani pidana penjara, dan hanya jika secara terbuka mengumumkan statusnya, menurut Hukumonline dan Jawa Pos. Sebelum putusan itu, cukup dengan mengumumkannya.

MK membingkai masa tunggu itu sebagai jalan tengah: hak politik dipulihkan, tetapi tidak seketika, dan pemilih harus diberi tahu. Indonesia Corruption Watch (ICW) kemudian menilai dua PKPU, termasuk aturan pencalonan 2023, tidak sejalan dengan putusan MK karena adanya pengecualian bagi terpidana yang hak politiknya dicabut sebagai pidana tambahan, tafsir yang dibantah KPU.

56 mantan napi korupsi di surat suara

ICW mencatat 56 mantan terpidana korupsi dalam daftar calon tetap Pemilu Legislatif 2024: 27 calon anggota DPR, 22 calon anggota DPRD provinsi atau kabupaten/kota, dan 7 calon anggota DPD, kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana sebagaimana diberitakan Bisnis.com. Hitungan ICW sebelumnya, 49 orang, hanya mencakup DPR dan DPRD, menurut Databoks Katadata.

ICW menilai KPU kurang memberi tahu pemilih calon mana yang pernah dipidana, padahal putusan MK mewajibkan calon sendiri mengumumkannya.

Mengapa ini penting

Kontras ini bukan kontradiksi dalam hukum, melainkan pilihan. Lamaran kerja disaring pemberi kerja yang bebas meminta pemeriksaan apa pun. Pemilu disaring pemilih, dan hukum mengandalkan keterbukaan, bukan larangan, setelah masa tunggu. Apakah cara ini berhasil bergantung pada seberapa terlihat rekam jejak calon saat orang memilih.

Yang belum diketahui

Kami belum menemukan hitungan resmi KPU tentang mantan terpidana di antara anggota terpilih setelah Pemilu 2024, dan angka ICW mencakup calon, bukan yang terpilih. Aturan tahun 2023 bisa saja direvisi sebelum pemilu berikutnya.