Gedung Putih peringatkan Demokrat bahwa rencana penyelidikan Trump bisa berujung pidana

Penasihat hukum Gedung Putih memperingatkan anggota DPR Robert Garcia, politikus senior Partai Demokrat di Komite Pengawas DPR, bahwa rencana penyelidikan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump "bisa melanggar hukum dan masuk ke ranah pidana nyata." Surat sepanjang tiga halaman dari Penasihat Hukum Gedung Putih Will Scharf tersebut bertanggal Senin, 9 November, menurut laporan Associated Press (AP). PBS melaporkan bahwa surat itu dikirim pada Rabu, 11 November, dan memublikasikan salinannya pada hari yang sama. Keberadaan surat tersebut pertama kali dilaporkan oleh Punchbowl News, sebut AP.

Perselisihan ini penting karena Partai Demokrat berhasil merebut mayoritas di DPR dan Senat dalam pemilu sela 3 November, menurut UPI dan AP. Saat Kongres baru dilantik pada Januari mendatang, Demokrat akan memimpin komite-komite yang berwenang menerbitkan surat panggilan paksa (subpoena, perintah hukum untuk menyerahkan dokumen atau memberikan kesaksian) kepada cabang eksekutif. Garcia diperkirakan akan memimpin Komite Pengawas, lapor AP. Pada Kamis, 12 November, Jaksa Agung Todd Blanche menyatakan tidak ada penyelidikan pidana yang sedang berjalan terhadap pernyataan para legislator, meski ia tidak menutup kemungkinan adanya batas hukum yang dilanggar.

Isi surat Scharf

Surat itu menuduh Garcia dan para anggota Kongres periode mendatang telah "menunjukkan niat yang jelas untuk melanggar" batas-batas penyelidikan kongres, menurut PBS.

Peringatan utamanya, seperti dikutip AP, menegaskan bahwa "ancaman terhadap pejabat cabang eksekutif yang dirancang untuk menghalangi mereka menjalankan tugas pelayanan publik, atau proses yang semata-mata ditujukan untuk menyalahgunakan wewenang maupun menimbulkan ketakutan pada penerima, dapat melanggar batas hukum dan menjadi tindak pidana nyata."

Surat tersebut dikirim menyusul pernyataan Garcia selepas pemilu yang meminta para pejabat Trump untuk "bersiap mencari pengacara." NewsWLD belum memeriksa isi lengkap surat tersebut, termasuk pernyataan lain apa saja yang dikutip dan apakah ada undang-undang pidana spesifik yang dirujuk.

Rencana penyelidikan Demokrat

Menurut AP, Partai Demokrat sedang menyusun agenda pengawasan yang menitikberatkan pada penambahan kekayaan Trump dan keluarganya sejak ia kembali menjabat. Garcia juga berencana memeriksa penanganan penyelidikan Jeffrey Epstein, operasi Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), proyek ruang dansa Gedung Putih beserta proyek pembangunan lainnya, peran keluarga Trump dalam kesepakatan tambang, serta transaksi aset kripto Trump dengan utusan khusus Steve Witkoff. Gedung Putih sejak lama membantah telah melakukan kesalahan.

Pengawasan kongres terhadap cabang eksekutif merupakan fungsi konstitusional standar Kongres, sebagaimana dicatat AP. Garcia menegaskan hal serupa pada 11 November di hadapan wartawan di luar Gedung Capitol, menyatakan bahwa Trump "perlu memahami Kongres adalah cabang pemerintahan yang setara" dan Demokrat "tidak akan gentar oleh ancaman atau intimidasi." Ia menambahkan bahwa Kongres "tidak akan surut oleh ancaman tak berdasar dari Departemen Kehakiman yang dipolitisasi," menurut PBS dan UPI, sembari mengulangi pesannya agar para pejabat Trump bersiap mencari pengacara.

Anggota DPR James Comer dari Kentucky, politikus Republik yang saat ini menjabat ketua komite tersebut, mengatakan kepada AP bahwa ia belum membaca surat itu. Ia menganggap komentar Garcia soal mencari pengacara bernada kurang elok, tetapi mengakui bahwa komite tersebut sangat independen serta menyatakan bahwa Demokrat memenangi pemilu dan posisi ketua komite akan berpindah ke tangan Garcia.

Pergeseran sikap Blanche

Ketegangan ini bermula pada Sabtu, 7 November, ketika Trump menginstruksikan Departemen Kehakiman melalui unggahan di media sosial untuk segera memeriksa pernyataan para anggota Partai Demokrat mengenai rencana pemanggilan sekutu-sekutunya, lapor Politico.

Dalam wawancara dengan CNN yang disiarkan pada Minggu, 8 November, Blanche sempat menyatakan "bisa saja ada" tindak kejahatan yang perlu diselidiki jika retorika Demokrat berubah menjadi bernada ancaman, menurut AP.

Namun, pada pekan yang sama saat menghadiri sebuah acara di Missouri, ia melunakkan nadanya, lapor AP. "Kongres memiliki wewenang pengawasan. Selalu begitu, dan akan selalu begitu," ujarnya, seraya menambahkan, "Tidak ada yang saya sampaikan akhir pekan ini, maupun di masa lalu, yang menyiratkan sebaliknya."

Pada 12 November, dalam konferensi pers Departemen Kehakiman terkait penindakan penjualan narkoba di dark web, Blanche mempertegas posisinya, menurut Politico. "Saya tidak pernah mengatakan batas tersebut telah dilanggar," katanya. Ia tetap memberikan catatan kecil, "Masalah hukum bisa saja muncul, tetapi saat ini tidak ada penyelidikan yang sedang berjalan, tidak ada penyelidikan pidana terhadap perkataan yang diucapkan para senator atau anggota dewan terpilih." Ia menegaskan Kongres mengemban fungsi pengawasan yang sangat penting dan menyebut retorika Demokrat sebagai sesuatu yang patut dicermati dengan hati-hati oleh warga Amerika.

Pernyataan Blanche ini berbeda dari ketegasan unggahan Trump maupun isi kedua surat peringatan. Meski begitu, Departemen Kehakiman tidak mencabut kedua surat tersebut.

Surat kedua dari jaksa federal di Texas

Pada 11 November, Aaron Reitz, jaksa wilayah federal untuk Distrik Selatan Texas, mempublikasikan surat yang ditujukan kepada Senator Richard Blumenthal dari Connecticut, menurut laporan UPI dan Politico. Blumenthal adalah anggota senior Demokrat di Subkomite Tetap Penyelidikan Senat yang tengah menelusuri donasi untuk ruang dansa Gedung Putih. Pada 21 Oktober, ia mengirim surat kepada belasan donor untuk menanyakan siapa yang meminta sumbangan tersebut dan bentuk komunikasi apa yang terjalin dengan pihak Gedung Putih, lapor UPI.

Reitz memerintahkan Blumenthal untuk mengamankan seluruh dokumen terkait penyelidikan itu dan menuduhnya telah "mengancam warga negara karena berhubungan dengan presiden." Reitz menetapkan tenggat hingga 18 November pukul 18.00 waktu timur AS (EST) bagi Blumenthal untuk mengonfirmasi penyimpanan dokumen tersebut, dengan peringatan bahwa kegagalan mematuhinya dapat berakibat hukum serius, lapor UPI. Politico melaporkan bahwa surat itu merujuk pada dua pasal pidana hak-hak sipil yang dinilai Reitz terkait dengan tindakan Blumenthal.

Kurang dari satu jam setelah Reitz mempublikasikan surat itu, pelaksana tugas Wakil Jaksa Agung Trent McCotter tampak mendukung langkah tersebut melalui platform X, menurut Politico. Namun pada 12 November, Blanche mengisyaratkan tidak mengetahui pengiriman surat itu sebelumnya dan tidak menjawab tegas saat ditanya apakah kantor pusat Departemen Kehakiman menyetujuinya. "Saya adalah jaksa agung, jadi saya tidak memeriksa setiap hal teknis yang dikerjakan," tuturnya.

Blumenthal menyebut ancaman tersebut tidak berdasar, lapor Politico, dan membalas dengan mengirim surat balik yang memerintahkan Reitz mengamankan seluruh catatan komunikasinya dengan para pejabat teras Departemen Kehakiman atau Gedung Putih seputar penerbitan surat itu. "Saya tidak akan terintimidasi," tulisnya, menurut UPI.

Linimasa

• 3 November: Pemilu sela berlangsung. Garcia belakangan meminta para pejabat Trump bersiap mencari pengacara.
• 7 November: Trump memerintahkan Departemen Kehakiman memeriksa pernyataan para politikus Demokrat.
• 8 November: Blanche menyatakan di CNN bahwa terbuka kemungkinan adanya tindak pidana yang perlu diselidiki.
• 9 November: Tanggal yang tertera pada surat Scharf kepada Garcia, menurut AP.
• Pekan 9 November: Blanche, saat berada di Missouri, menyatakan Kongres memiliki wewenang pengawasan.
• 11 November: Surat Scharf terungkap ke publik. Garcia merespons. Reitz mempublikasikan suratnya kepada Blumenthal, McCotter tampak mendukungnya, dan Blumenthal membalas.
• 12 November: Blanche menegaskan tidak ada penyelidikan pidana terhadap perkataan para legislator.
• 18 November: Batas waktu dari Reitz bagi Blumenthal untuk memastikan dokumen pengawasan telah diamankan.

Makna penting setelah Demokrat kuasai kedua kamar

Bagian ini merupakan analisis redaksi. Dengan memegang kendali mayoritas di DPR dan Senat mulai Januari, Partai Demokrat berwenang menggelar penyelidikan melalui komite-komite di kedua kamar. Kedua surat peringatan tersebut diarahkan kepada legislator yang diproyeksikan memimpin fungsi pengawasan utama. Mengingat Kongres juga mengendalikan anggaran federal, perselisihan berlarut terkait penyelidikan berpotensi merembet ke perundingan anggaran belanja negara. NewsWLD belum memverifikasi adanya tenggat pendanaan anggaran federal dalam waktu dekat, sehingga waktu terjadinya benturan politik tersebut belum dapat dipastikan. Belum ada laporan mengenai reaksi pasar keuangan terhadap perselisihan surat-menyurat ini.

Perkembangan yang patut dipantau

Titik perhatian pertama tertuju pada tenggat 18 November yang ditetapkan Reitz, guna melihat apakah Departemen Kehakiman akan mengambil langkah hukum lanjutan. Ujian yang lebih besar akan terjadi saat masa sidang Kongres baru dimulai dan komite-komite pengawas mulai menerbitkan panggilan paksa perdana, serta bagaimana kepatuhan para pejabat pemerintahan Trump dalam merespons panggilan tersebut.