Prabowo tunda penentuan cawapres saat MPR jadwalkan pemilihan pada 2 Desember

Presiden Prabowo Subianto belum akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden ke parlemen hingga ia kembali dari lawatan KTT di Filipina dan China, ujarnya pada 14 November. Langkah ini membiarkan kursi wakil presiden kosong setidaknya hingga 2 Desember, saat majelis berencana melantik pejabat pengganti.

Berbicara pada peringatan milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Prabowo mengatakan ia akan terbang dari Palu ke Manila untuk menghadiri KTT ASEAN ke-49 pada 15-17 November, lalu melanjutkan perjalanan ke Shenzhen untuk KTT APEC. Ia baru akan menangani kekosongan jabatan tersebut setelah agenda luar negeri selesai. "Saya harus mendapat bisikan dari Yang di Atas, Yang Maha Kuasa," katanya, seperti dilaporkan Detik dan Investortrust.

Mengingat jabatan tersebut kosong, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo akan memimpin kabinet dari luar negeri selama lawatan berlangsung, lapor Investortrust.

Agenda sidang paripurna 2 Desember

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan usai rapat pimpinan gabungan pada 13 November bahwa sidang paripurna akan digelar pada Rabu, 2 Desember di kompleks parlemen Senayan, menurut pernyataan MPR dan CNN Indonesia. Rapat tersebut juga memutuskan untuk mengirim surat resmi kepada presiden pada hari yang sama guna meminta dua nama calon, serta membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang dipimpin salah satu wakil ketua MPR untuk memeriksa dokumen para calon. Sebuah panitia ad hoc terpisah yang juga beranggotakan 36 orang akan menyiapkan ketetapan MPR untuk mengesahkan pengangkatan tersebut.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan jika terjadi kekosongan wakil presiden, MPR harus bersidang dalam waktu 60 hari untuk memilih salah satu dari dua calon yang diajukan presiden, demikian keterangan kementerian koordinator terkait. Muzani menyebutkan batas akhir konstitusional tersebut jatuh pada 10 Januari 2027. Tata tertib MPR memberikan waktu 14 hari bagi presiden sejak permintaan majelis diterima, yang berarti daftar nama tersebut harus diserahkan sekitar 27 November. Jika perolehan suara kedua calon imbang, anggota majelis akan melakukan pemungutan suara sekali lagi. Bila tetap imbang, keputusan akhir diserahkan kepada presiden, menurut prosedur yang dipublikasikan CNN Indonesia.

Alasan kekosongan jabatan wakil presiden

Gibran (39 tahun), putra sulung mantan presiden Joko Widodo, menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Prabowo di Istana Merdeka pada 12 November dan kemudian kepada pimpinan MPR di parlemen, menurut Sekretariat Kabinet. Yusril menyebut surat tersebut merupakan pernyataan sepihak dan tidak memerlukan persetujuan MPR. Tugas majelis hanya mencatat kekosongan dan mengisinya, bukan menerima atau menolak pengunduran diri itu.

Dua putusan pengadilan sebelumnya memicu keraguan terhadap dokumen pendidikan yang digunakannya saat maju dalam pemilu 2024. Pada 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi menyatakan bukti yang ada tidak meyakinkan bahwa Gibran memiliki kualifikasi luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas, tetapi menolak permohonan tersebut karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan persoalan itu tidak dapat diselesaikan melalui sengketa hasil pemilu, lapor Jakarta Globe. Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung mencabut surat penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan Kementerian Pendidikan pada 6 Agustus 2019 lewat putusan nomor 742 K/TUN/2026, lapor Kompas.

Kedua putusan tersebut tidak menemukan adanya pemalsuan dokumen oleh Gibran. Ia menyatakan pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi yang tidak berkaitan dengan pembatalan surat penyetaraan tersebut, lapor Detik. Sejumlah pegiat pendidikan dan kelompok mahasiswa berpendapat pengunduran diri tidak lantas mengakhiri persoalan, dan mendesak adanya konsekuensi hukum bagi para pejabat yang terlibat dalam penerbitan surat tersebut, lapor Kompas. Jakarta Globe melaporkan bahwa sebelum Gibran mundur, anggota dewan dari enam fraksi partai politik telah mendorong langkah parlemen terkait status kelayakannya.

Partai koalisi menolak ajukan calon sendiri

Dalam pertemuan tertutup di Istana Bogor pada 13 November malam, para pemimpin partai koalisi sepakat tidak mencalonkan kader internal dan menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada Prabowo, lapor Investortrust. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan partainya tidak memiliki calon dan menyarankan figur dari Partai Gerindra, partai asal Prabowo. Politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan partainya terbuka bagi politisi maupun kalangan profesional independen. Sementara itu, Muhammad Khozin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah partainya mengusulkan sang ketua umum, Muhaimin Iskandar.

Zulkifli mengungkapkan Prabowo memberi waktu sepekan kepada anggota koalisi untuk menggelar pembahasan internal sebelum bertemu kembali usai kepulangannya.

PDI Perjuangan, yang berada di luar koalisi pemerintah, lebih memilih menetapkan kriteria ketimbang mengajukan nama. Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan wakil presiden berikutnya harus memiliki kecocokan kepribadian dengan Prabowo, rekam jejak kepemimpinan pemerintahan, loyalitas, serta menghindari persaingan kepemimpinan "matahari kembar", lapor Investortrust.

Hingga saat ini belum ada calon yang diajukan secara resmi dan MPR belum merilis daftar nama kandidat.

Rupiah tertekan ke rekor terendah sementara bursa saham stabil

Nilai tukar rupiah melemah ke rekor terendah menyusul pengunduran diri tersebut, lapor IDN Financials dan CNBC Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo angkat bicara menanggapi pelemahan mata uang tersebut, menurut laporan CNBC Indonesia. Sebaliknya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 14,77 poin ke level 5.265 pada Jumat, 13 November, lapor Antara. CNBC Indonesia juga melaporkan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menembus Rp379 triliun pada Oktober 2026.

Agenda menjelang 2 Desember

Dua nama usulan Prabowo diperkirakan keluar setelah ia kembali dan harus diserahkan dalam tenggat 14 hari yang berakhir sekitar 27 November. Namun, tata tertib MPR yang telah dipublikasikan juga mencantumkan bahwa nama calon harus masuk paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna, yang jika dihitung untuk 2 Desember jatuh pada 18 November. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara kedua jadwal tersebut.

Tim verifikasi selanjutnya memiliki waktu tujuh hari untuk memeriksa berkas. Jika ditemukan kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada presiden. Di Surakarta, Joko Widodo menanggapi dinamika politik ini dengan menyatakan bahwa jabatan politik itu hanya sementara, lapor CNN Indonesia.