Revisi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mendapat keberatan dari perusahaan teknologi besar terkait pembayaran tautan berita dan pengaturan kecerdasan artifisial. Google, Meta, dan TikTok mempersoalkan sejumlah ketentuan rancangan dalam pembahasan DPR pada 11 November 2026, menurut Reuters. RUU itu belum menjadi undang-undang.
Apa yang diusulkan DPR
DPR menetapkan revisi UU Hak Cipta sebagai RUU inisiatif pada Maret. DPR menyatakan ingin memperkuat hak ekonomi dan moral pencipta, memperbaiki tata kelola royalti, serta mengatur platform digital dan karya berbantuan AI. Penjelasan DPR pada Oktober memuat kompensasi atas pemanfaatan langsung dan tidak langsung karya jurnalistik serta perlindungan bagi karya berbantuan AI jika keputusan kreatif manusia yang bermakna dapat didokumentasikan.
Keberatan perusahaan
Agung Pamungkas dari Google memperingatkan kewajiban membayar tautan berita dapat membatasi akses informasi. Berni Moestafa dari Meta berpendapat penerbit dapat kehilangan trafik rujukan serta pendapatan iklan atau langganan. Noudhy Valdryno dari TikTok meminta DPR membedakan AI pendukung kerja dari konten yang sepenuhnya dihasilkan AI dan mempertahankan perlindungan tanggung jawab perantara. Ini adalah argumen perusahaan, bukan prediksi yang terbukti. Di sisi lain, masih ada persoalan apakah penerbit memperoleh kompensasi memadai atas pemanfaatan komersial karya mereka.
Pembahasan masih berjalan
Dalam keterangan DPR 12 November, anggota Baleg Firman Soebagyo meminta agar tidak ada kekosongan hukum untuk e-commerce dan AI, termasuk ketidakjelasan tanggung jawab setelah konten pelanggaran dihapus. Rapat tersebut mendengarkan masukan industri dan Microsoft. Belum ada keputusan akhir atas pasal yang diperdebatkan.
Pertanyaan utamanya adalah pemanfaatan karya jurnalistik seperti apa yang wajib dibayar, apakah menautkan berbeda dari menggandakan konten, siapa pengelola kompensasi, dan bagaimana kontribusi kreatif manusia dalam karya berbantuan AI dinilai. Sebelum rumusan final disahkan, pajak menyeluruh atas tautan berita maupun larangan umum konten AI tidak dapat disebut sebagai hukum Indonesia yang sudah berlaku.




