Kutipan palsu, foto AI, dan video lama: hoaks politik Indonesia 2026

Kutipan karangan di atas foto, gambar penangkapan buatan kecerdasan buatan (AI), video asli yang diberi tanggal baru, dan kebijakan pemerintah yang tidak pernah diumumkan. Itulah jenis konten palsu tentang pejabat Indonesia yang paling sering diperiksa para pemeriksa fakta selama setahun terakhir.

NewsWLD meninjau 35 hasil pemeriksaan atas klaim yang dibuat oleh atau tentang pejabat Indonesia. Sebagian besar diterbitkan antara November 2025 dan November 2026 oleh Kompas.com Cek Fakta, ANTARA, Republika, dan InfoPublik, kanal cek fakta pemerintah yang mengutip turnbackhoax.id. Sebanyak 28 klaim dinilai salah atau hoaks, enam menyesatkan, dan satu benar. Di bawah ini setiap klaim dicantumkan bersama putusannya dan lembaga yang memeriksanya. Profil para pejabat yang disebut tersedia di direktori pejabat kami.

Kutipan karangan yang ditempelkan pada foto pejabat

Format paling sederhana adalah foto pejabat terkenal disertai kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan.

Klaim: Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan korupsi "merupakan hak asasi manusia, siapa pun boleh melakukannya asal tidak ketahuan KPK." Putusan: salah. Kompas tidak menemukan sumber kredibel yang menunjukkan Pigai pernah mengatakannya, dan mencatat ini salah satu dari serangkaian kutipan palsu Pigai yang dibantah sepanjang 2026.

Klaim: Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi datang ke Sumatera yang dilanda banjir hanya untuk membuat konten pencitraan. Putusan: salah. Kompas tidak menemukan catatan pernyataan itu, yang beredar pada Desember 2025 setelah kunjungan Dedi.

Klaim: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti uang tunai Rp300.000 per siswa per bulan. Putusan: salah. Kementerian Keuangan membantah Purbaya pernah mengajukan usulan itu, lapor Kompas pada Desember 2025.

Klaim: Ketua DPR Puan Maharani mengusulkan kenaikan pajak untuk membiayai bantuan bagi korban banjir Sumatera. Putusan: hoaks. Kompas tidak menemukan usulan semacam itu dalam unggahan yang beredar sekitar 29 Desember 2025.

Klaim: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan delapan pajak baru, antara lain untuk sepeda dan jam tangan seharga mulai Rp1 juta, televisi pintar, dan kulkas dua pintu. Putusan: hoaks. Kompas menyatakan tidak ada rencana pemerintah untuk pajak-pajak itu dan tidak ada pernyataan dari Bahlil. Urusan pajak berada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan barang-barang yang disebut sudah dikenai PPN.

Gambar buatan AI dan tangkapan layar yang direkayasa

Sejumlah hoaks pada akhir 2026 memakai gambar buatan kecerdasan buatan untuk menampilkan pejabat yang seolah ditangkap.

Klaim: Sebuah foto menunjukkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ditangkap Propam terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Putusan: hoaks. Kompas menemukan foto yang beredar sejak 9 November 2026 itu dibuat dengan AI. Teddy tidak termasuk orang-orang yang telah disebut Bareskrim dalam kasus penyadapan tersebut.

Klaim: Sebuah foto menunjukkan Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu wakil presiden, digiring setelah ditangkap Bareskrim terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA-nya. Putusan: hoaks. Kompas menyatakan gambar itu dibuat dengan AI dan tidak ada laporan kredibel tentang penangkapan. Latar sebenarnya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazahnya, sebuah perkara administratif yang terpisah.

Klaim: Sebuah video menunjukkan Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, menyebut guru sebagai "beban negara." Putusan: salah. Kementerian Keuangan menyatakan pada 19 Agustus 2025 bahwa klip itu deepfake yang dipotong dari pidatonya di ITB pada 7 Agustus 2025, ketika ia membahas tantangan anggaran untuk menggaji guru dan dosen, lapor Republika. Kelompok antihoaks Mafindo menyebut klip itu kepada ANTARA sebagai contoh konten manipulatif yang dipakai untuk mengadu domba masyarakat.

Klaim: Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyebut mantan Presiden Joko Widodo menerima Rp280 miliar dalam kasusnya. Putusan: hoaks. KPK memang menahan Sugiri pada November 2025, dan pada Agustus 2026 Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara atas suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan, lapor CNN Indonesia. Namun Kompas menemukan judul berita tentang Jokowi dalam tangkapan layar itu hasil rekayasa, dan artikel semacam itu tidak ada di situs yang dicatut.

Rekaman asli dengan tanggal atau konteks yang keliru

Klaim: Video yang diunggah pada 10 November 2026, saat mahasiswa berunjuk rasa, menunjukkan Prabowo mengimbau masyarakat tetap tenang menghadapi situasi terkini. Putusan: menyesatkan. Kompas menyatakan rekaman itu asli tetapi diambil saat demonstrasi 2025, bukan November 2026.

Klaim: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan perombakan kabinet yang mencopot Purbaya sebagai menteri keuangan. Putusan: salah. Kompas menemukan pada November 2025 bahwa pengumuman semacam itu tidak pernah ada dan video tersebut tidak menunjukkannya. Purbaya memang kemudian digantikan Suahasil Nazara pada September 2026, menurut Kompas, tetapi hal itu tidak membuat video tahun 2025 tersebut benar.

Klaim: Prabowo mengumumkan akan membatasi platform media sosial seperti TikTok dan Facebook. Putusan: hoaks. Kompas tidak menemukan pernyataan Prabowo soal itu, dan foto dalam unggahan awal November 2026 tidak berkaitan dengan topiknya.

Kebijakan yang tidak pernah diumumkan

Klaim: Prabowo memberlakukan SIM seumur hidup. Putusan: hoaks. Kompas menyatakan tidak ada aturan semacam itu dan SIM tetap harus diperpanjang setiap lima tahun.

Klaim: Prabowo resmi menghapus program MBG dan menggantinya dengan uang tunai. Putusan: hoaks. Unggahan pada 16 Juni 2026 muncul di tengah kasus korupsi yang melibatkan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, tetapi tidak ada keputusan untuk menghentikan MBG, kata Kompas. Kompas menambahkan bahwa versi klaim ini sudah berulang kali dibantah sejak akhir 2025.

Klaim: Prabowo akan menutup 800 BUMN pada akhir 2026 untuk mendanai MBG. Putusan: hoaks. ANTARA menemukan pemerintah memang sedang mengonsolidasikan BUMN, tetapi tidak ada informasi resmi yang mengaitkan proses itu dengan pendanaan MBG.

Klaim: Prabowo berjanji menyita penggilingan padi yang berpendapatan besar dan menyerahkannya kepada Koperasi Desa Merah Putih. Putusan: hoaks. Kompas tidak menemukan pernyataan maupun kebijakan semacam itu.

Klaim: Prabowo dan Puan sepakat menyerahkan pengelolaan lahan bekas bencana kepada China, dan Puan menandatangani kerja samanya. Putusan: hoaks. Kompas tidak menemukan bukti adanya kesepakatan apa pun.

Klaim: DPR resmi menolak RUU Perampasan Aset pada Juli 2026. Putusan: hoaks. DPR menegaskan RUU itu masuk Prolegnas prioritas 2026 dan tidak ditolak, lapor Kompas.

Klaim: Prabowo menaikkan gaji seluruh dokter spesialis sebesar Rp30 juta. Putusan: hoaks. InfoPublik, mengutip turnbackhoax.id, menyatakan tunjangan Rp30 juta per bulan hanya diberikan kepada dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembayaran dimulai Januari 2026 kepada sekitar 1.100 dokter spesialis di wilayah tersebut.

Penipuan yang mencatut nama pejabat

Klaim: Dedi Mulyadi menawarkan bantuan modal usaha Rp50 juta melalui Facebook. Putusan: hoaks. Kompas menemukan tawaran itu berasal dari akun tidak terverifikasi yang memakai foto dan julukannya, bukan dari halaman resminya. Dedi sudah memperingatkan masyarakat tentang penipu yang mencatut namanya.

Klaim: Sebuah video menunjukkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan bantuan modal untuk pelaku UMKM, dengan penerima diminta konfirmasi lewat WhatsApp. Putusan: hoaks. Kompas tidak menemukan program semacam itu dan menyebut nomor WhatsApp tersebut mengikuti pola khas penipuan.

Hoaks seputar ijazah

Klaim tentang ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo memicu rentetan unggahan palsu. Titik awalnya adalah temuan polisi: pada 22 Mei 2025 Bareskrim menyatakan uji forensik mendapati ijazah Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) miliknya asli, identik dengan ijazah tiga teman seangkatannya, dan bahwa aduan tersebut tidak mengandung unsur pidana, lapor ANTARA dan Tirto. Gugatan perdata dan perkara pencemaran nama baik terhadap para pengkritik berlanjut setelahnya. Pada Februari 2026 Komisi Informasi Pusat memutuskan salinan ijazah yang dipakai untuk pencalonannya merupakan informasi publik, sebuah putusan keterbukaan informasi yang tidak menyangkut keaslian, lapor Kompas TV.

Klaim: "Hakim PN Surakarta menyatakan ijazah Jokowi palsu." Putusan: salah. Kompas menemukan gugatan warga itu masih dalam tahap pembuktian pada Januari 2026 dan pengadilan belum mengeluarkan putusan semacam itu.

Klaim: Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan ijazah itu "sah di mata hukum" dan mempertanyakan mengapa baru sekarang dipersoalkan. Putusan: hoaks. Kompas tidak menemukan catatan kredibel atas pernyataan itu; unggahan memasangkan fotonya dengan keterangan karangan.

Klaim: Prabowo memanggil Jokowi ke Istana Merdeka dan memintanya menunjukkan ijazah asli. Putusan: hoaks. Kompas menyatakan unggahan pada 10 Maret 2026 memakai rekaman acara di istana pada 3 Maret, ketika Prabowo mengundang semua mantan presiden dan wakil presiden.

Klaim: Rektor UGM Ova Emilia ditangkap terkait pemalsuan ijazah Jokowi dan kampusnya ditutup. Putusan: hoaks. Kompas menyatakan foto dirinya mengenakan rompi tahanan menunjukkan tanda manipulasi deepfake, tidak ada laporan kredibel tentang penangkapan, dan UGM tidak ditutup.

Ketika angka para pejabat sendiri tidak terbukti

Pemeriksa fakta juga menguji pernyataan para pejabat sendiri, dengan hasil beragam.

• Bahlil, 7 Desember 2025, menyebut listrik di Aceh sudah pulih 93 persen. Salah, menurut Kompas: ia meminta maaf dua hari kemudian, dan pada 11 Desember kementeriannya mencatat pemulihan baru 36 persen.
• Dedi Mulyadi, 10 Desember 2025, menyebut permukaan Bandung "sudah jauh di bawah permukaan laut." Salah, menurut Kompas, yang mengutip data BPS 2024 bahwa kota itu berada 650 sampai 800 meter di atas permukaan laut.
• Prabowo, 14 Agustus 2026, menyebut pertumbuhan ekonomi semester I tertinggi dalam 13 tahun. Benar, menurut Kompas, yakni 5,45 persen, meski para ekonom mencatat pengaruh Lebaran yang jatuh lebih awal dan basis yang rendah.
• Prabowo, pada hari yang sama, menyebut investasi 2025 menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Menyesatkan: data BPS menunjukkan jumlah orang bekerja hanya bertambah 1,89 juta antara Februari 2025 dan Februari 2026, lapor Kompas.
• Prabowo menyebut lebih dari 71.744 sekolah telah direvitalisasi tahun ini. Menyesatkan: Kompas menyatakan angka itu target 2026, bukan pekerjaan yang sudah rampung.
• Prabowo menyebut satu dari empat anak mengalami stunting. Menyesatkan: survei nasional terbaru mencatat prevalensi stunting 19,8 persen, sekitar satu dari lima anak, kata Kompas.
• Airlangga Hartarto, 21 Oktober 2026, menyebut tingkat pengangguran 4,65 persen sebagai "terendah sejak 1994." Menyesatkan: Kompas menyatakan angkanya sesuai data BPS, tetapi perbandingan itu mengabaikan luasnya definisi bekerja menurut BPS dan besarnya sektor informal.
• Teddy Indra Wijaya, 1 Juni 2026, mengaitkan investasi sekitar Rp2.430 triliun dengan kunjungan luar negeri Presiden. Menyesatkan: Kompas menyatakan angka itu mencampur investasi dalam negeri dan asing.
• Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, pada Oktober 2026 menyebut kebakaran hutan dan lahan "murni alam." Salah: penyidik kepolisian yang dikutip Kompas menyatakan pembakaran sengaja untuk membuka lahan merupakan penyebab dominan yang ditemukan.

Cara memeriksa sebelum membagikan

Sebagian besar unggahan ini bisa dikenali dengan beberapa langkah sederhana.

1. Cari sumber aslinya. Pernyataan menteri atau Presiden biasanya diberitakan banyak media dan diunggah di akun resmi. Kutipan yang hanya ada di kartu foto tanpa tautan patut dicurigai.
2. Periksa tanggal video. Rekaman lama sering diunggah ulang saat ada krisis baru. Cari potongan gambar atau peristiwa yang ditampilkan, lalu periksa kapan pertama kali diterbitkan.
3. Cermati foto penangkapan. Gambar AI sering memperlihatkan tangan, tulisan, atau wajah yang janggal. Tanyakan apakah penangkapan besar mungkin pertama kali muncul di unggahan Facebook anonim.
4. Cari aturannya. Pajak baru, aturan SIM, atau penghentian program nasional memerlukan keputusan resmi. Jika tidak ditemukan di situs kementerian atau pemerintah, anggap klaim itu belum terbukti.
5. Waspadai tawaran bantuan. Pejabat tidak membagikan modal lewat pesan pribadi atau nomor WhatsApp. Periksa riwayat dan verifikasi akunnya.
6. Baca putusan pengadilannya. Klaim tentang putusan harus cocok dengan catatan pengadilan atau pemberitaan tepercaya tentang vonis, bukan sekadar keterangan foto.
7. Cek situs pemeriksa fakta lebih dulu. Kompas Cek Fakta, cek fakta ANTARA, turnbackhoax.id, dan InfoPublik sering menilai unggahan viral dalam hitungan hari. Latar belakang para pejabat yang disebut di sini tersedia di direktori pejabat kami.