Poin penting
- Status di pelacak: diperdebatkan.
- Prabowo berkata pada 31 Agustus 2024 akan mengirim pasukan khusus ke Antartika untuk mencari koruptor.
- Kejagung dan KPK melaporkan pemulihan besar pada 2025 menurut hitungan sendiri yang belum diaudit, dan pimpinan BGN sedang diproses hukum.
- Prabowo mengampuni Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong pada 1 Agustus 2025.
- ICW menemukan rata-rata vonis korupsi 2024 hanya 3 tahun 3 bulan dan baru 4,84 persen kerugian diputus untuk dipulihkan.
- Riza Chalid masih buron meski red notice Interpol terbit Januari 2026.
Pembaruan, 16 November 2026: Kami menandai angka penindakan Kejagung dan KPK sebagai laporan lembaga itu sendiri yang belum diaudit, dan menambahkan data independen Indonesia Corruption Watch soal vonis dan pemulihan aset, serta pembebasan bersyarat Setya Novanto. Versi sebelumnya mencantumkan angka lembaga sebagai bukti tanpa catatan itu. Status di pelacak, diperdebatkan, tidak berubah.
Janji: "Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," kata Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2024, sebagai presiden terpilih, saat menutup Rapimnas Partai Gerindra di Jakarta, lapor Tempo. Ia pertama memakai perumpamaan itu sebagai calon presiden pada 8 Maret 2019 di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Bandung: "Bila perlu sampai Antartika, sampai ke padang pasir paling jauh, akan saya kejar," lapor Detik.
Status di pelacak kami: Diperdebatkan. Janji ini tidak punya tenggat selain akhir masa jabatan pada Oktober 2029, dan tidak punya target terukur. Catatan sejauh ini menunjuk dua arah: kejaksaan membuka perkara besar, termasuk terhadap pimpinan program unggulan Prabowo sendiri, sementara Presiden mengampuni dua terpidana korupsi, menawarkan maaf bagi koruptor yang mengembalikan uang, dan buronan di luar negeri belum tertangkap.
Asal janji ini
Prabowo pertama kali menyampaikan janji ini dalam kuliah umum bertajuk "Renaisans Indonesia" pada masa kampanye 2019. "Negara ini sudah sakit. Korupsi sudah luar biasa buruknya. Setiap lapisan korupsi," katanya, seraya menyebut begitu dilantik ia akan mencari bukti dan mengejar koruptor, lapor Detik dan Suara. Wakil Ketua KPK saat itu Saut Situmorang menanggapi keesokan harinya bahwa janji itu "perumpamaan saja" dan "koruptor itu ada di sekeliling kita, nggak sampai ribuan kilometer", lapor Detik.
Ia mengulang komitmen itu sebagai calon pada 2024. Dalam buka puasa bersama tim kampanye pada 25 Maret 2024 ia berkata pemerintahannya "tidak akan kompromi dengan korupsi", dan pada 31 Agustus 2024, sebagai presiden terpilih, ia menyebut akan mengirim pasukan khusus ke Antartika, lapor Tempo.
Bukti yang mendukung janji
- Kejaksaan bergerak terhadap pimpinan program Makan Bergizi Gratis. Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya sebagai tersangka pada 3 Juni 2026, sehari setelah Prabowo mencopot mereka, dan melimpahkan enam tersangka ke penuntut umum pada 29 September dengan perkiraan kerugian negara sekitar Rp10 triliun, lapor Detik. Para tersangka berhak atas asas praduga tak bersalah.
- Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan kepada DPR pada 20 Januari 2026 bahwa bidang pidana khusus menyelamatkan Rp24,71 triliun pada 2025, angka sementara yang dilaporkan lembaga itu sendiri, dan 1.590 perkara masuk penuntutan, lapor Kompas.
- KPK menyatakan menetapkan 118 tersangka dan memulihkan aset Rp1,53 triliun pada 2025, menurut hitungannya sendiri tertinggi dalam lima tahun, lapor Kompas pada 22 Desember 2025. Angka kedua lembaga belum diverifikasi secara independen.
- Di Singapura, Pengadilan Tinggi pada 17 Agustus 2026 menolak permohonan buronan KPK Paulus Tannos, dan proses ekstradisinya berlanjut, lapor Kompas.
Bukti yang berlawanan
- Di Kairo pada 18 Desember 2024, Prabowo mengatakan koruptor yang "mengembalikan yang kau curi" mungkin dimaafkan, lapor Kompas.
- Pada 1 Agustus 2025 ia memberi amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, keduanya divonis bersalah di tingkat pertama dalam perkara korupsi, lapor BBC News Indonesia. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan Presiden tetap berkomitmen memberantas korupsi.
- Pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid, tersangka perkara minyak mentah Pertamina, masuk red notice Interpol sejak 23 Januari 2026, lapor Antara, dan Kejagung menyatakan pada 28 September 2026 bahwa keberadaannya masih belum diketahui.
- Transparency International Indonesia menyatakan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun dari 37 menjadi 34 untuk 2025, lapor Kompas pada 10 Februari 2026.
- Vonis pengadilan masih ringan. Pemantauan Indonesia Corruption Watch atas vonis korupsi 2024 menemukan rata-rata hukuman penjara 3 tahun 3 bulan, dan hanya 4,84 persen dari kerugian negara Rp330,9 triliun yang diputus untuk dipulihkan, lapor Kompas.
- Setya Novanto, mantan Ketua DPR yang divonis dalam perkara korupsi e-KTP, bebas bersyarat pada 16 Agustus 2025; ICW menyebutnya kemunduran pemberantasan korupsi, lapor Kompas.
Apa kata pemerintah
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut penyerahan Rp11,42 triliun ke kas negara pada April 2026, di hadapan Presiden, sebagai "wujud transparansi kinerja kepada publik", lapor CNBC Indonesia. Soal pernyataan memaafkan pada Desember 2024, Menko Yusril Ihza Mahendra saat itu menyebutnya bagian dari strategi pemulihan aset negara, lapor Kompas. Soal pengampunan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutnya demi rekonsiliasi dan hanya ada dua terpidana korupsi dalam daftar 1.178 orang, lapor BBC News Indonesia. Peneliti ICW Yassar Aulia menyebut terpidana korupsi belum pernah menerima amnesti maupun abolisi sebelumnya.
Yang masih menunggu
RUU Perampasan Aset, yang akan memudahkan negara merampas aset hasil kejahatan, berada di tahap akhir di Komisi III DPR pada 10 November 2026, menurut kanal berita DPR. Pengesahannya, serta hasil sidang Dadan Hindayana, akan menjadi ujian berikutnya bagi janji ini.
Alasan status "diperdebatkan"
Janji ini bersifat retoris, dan bukti yang ada belum menuntaskannya ke satu arah. Angka penindakan, yang dilaporkan lembaga itu sendiri, dan perkara besar mendukungnya; data independen soal vonis ringan dan pemulihan aset yang rendah, pengampunan bagi terpidana, pernyataan soal memaafkan, buronan yang belum tertangkap, pembebasan dini mantan Ketua DPR yang divonis korupsi, dan skor persepsi yang turun berlawanan dengannya. NewsWLD akan memperbarui status saat hal yang masih menunggu itu diputuskan.
Sumber
- 1.Tempo: Prabowo akan Kejar Koruptor hingga ke Antartika (3 Sep 2024), tempo.co
- 2.Detik: KPK Tanggapi Janji Prabowo (2019), news.detik.com
- 3.Suara: Prabowo, Kalau Jadi Presiden Saya Kejar Koruptor (2019), suara.com
- 4.Detik: Meja Hijau Menanti Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dkk, news.detik.com
- 5.Kompas: Kejagung Selamatkan Rp 24,71 Triliun Sepanjang 2025, nasional.kompas.com
- 6.Kompas: Sepanjang 2025, KPK Gelar 11 OTT dan Tetapkan 118 Tersangka, nasional.kompas.com
- 7.Kompas: Pengadilan Singapura Tolak Permohonan Paulus Tannos, kompas.com
- 8.Kompas: Prabowo, Kembalikan yang Kau Curi, Mungkin Kita Maafkan, nasional.kompas.com
- 9.Kompas: Yusril Sebut Pernyataan Prabowo Strategi Pemulihan Aset, nasional.kompas.com
- 10.BBC News Indonesia: Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto bebas, bbc.com
- 11.CNBC Indonesia: Tumpukan Uang Rp 11 T di Depan Prabowo, cnbcindonesia.com
- 12.Antara: Interpol terbitkan red notice Riza Chalid, antaranews.com
- 13.FIN: Kejagung Masih Buru Riza Chalid, news.fin.co.id
- 14.Kompas: IPK Indonesia 2025 Turun di Angka 34, nasional.kompas.com
- 15.DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, emedia.dpr.go.id
- 16.Kompas.id: Vonis korupsi 2024, temuan ICW rata-rata 3 tahun penjara, pemulihan kerugian hanya 4,8 persen, kompas.id
- 17.Kompas: ICW, bebas bersyarat Setnov bentuk kemunduran pemberantasan korupsi (18 Aug 2025), nasional.kompas.com




