Poin penting
- 23 guru dan tenaga kependidikan Sekolah Satu Atap Talang Betung, PALI, mengaku belum dibayar sejak Januari 2026
- Dinas Pendidikan PALI menyebut yang tertunggak adalah Tunjangan Khusus Guru (TKG), bukan gaji
- Pencairan Juni 2026 ditunda karena penetapan daerah khusus menjadi kewenangan kementerian, bukan pemkab
- Verdik: sebagian benar; ini satu sekolah, bukan guru secara nasional
Pembaruan, 16 November 2026: Kami menulis ulang judul dan ringkasan. Judul sebelumnya memakai penjelasan pemkab bahwa uang itu "tunjangan yang tertahan", padahal itu satu-satunya versi resmi dan belum terkonfirmasi secara independen. Verdiknya, sebagian benar, tidak berubah: kasusnya nyata, tetapi menyangkut satu sekolah, bukan guru secara nasional.
Klaim: Guru di Indonesia sudah 11 bulan tidak digaji pemerintah.
Verdik: Sebagian benar. Klaim ini berasal dari kasus nyata 23 guru dan tenaga kependidikan di satu sekolah terpencil di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan. Mereka mengaku belum menerima pembayaran sejak Januari 2026. Dinas Pendidikan setempat menyatakan yang tertunggak adalah tunjangan khusus daerah terpencil, bukan gaji, dan pencairannya tertahan oleh penetapan dari pemerintah pusat. Kasus ini tidak menunjukkan guru secara umum tidak digaji.
Asal klaim
Video seorang guru menangis di Sekolah Satu Atap (SD dan SMP) Talang Betung, Desa Perambahan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menyebar di TikTok pada 11 November 2026, lapor halopalembang.com. "Kami hanya ingin minta bayar, kami sudah begawe," kata guru itu dalam video.
Pada 10 November 2026, 23 guru honorer sekolah itu mendatangi DPRD PALI dan menyatakan belum menerima gaji selama 11 bulan, lapor Monopoli News. Sekolah itu berada di wilayah terpencil. Para guru mengaku harus menyeberangi sungai dan mendatangi rumah warga untuk mengajak anak bersekolah.
Penjelasan pemerintah kabupaten
- Bukan gaji, melainkan tunjangan khusus. Kepala Dinas Pendidikan PALI Harun mengatakan yang belum diterima para guru adalah Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi daerah khusus, bukan gaji. Menurutnya, pemkab sudah menganggarkan pembayaran itu untuk 2026 (halopalembang.com).
- Tertahan keputusan pusat. Harun mengatakan pencairan Juni 2026 ditunda karena pembayaran lewat SK Bupati berpotensi bertentangan dengan Keputusan Menteri Nomor 160/P/2021, yang menetapkan bahwa daerah khusus ditetapkan kementerian, bukan pemda. Ia mengatakan dinas sudah menyurati kementerian dan menerima balasan pada September 2026 yang masih dikaji. Ia meminta maaf kepada para guru.
- Terbentur audit. Bupati Asgianto mengatakan pembiayaan para guru itu bersumber dari APBN. Menurutnya, pemkab sempat menalangi tahun lalu, tetapi tidak bisa melanjutkannya setelah ada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Ia menambahkan wilayah itu dinilai tidak lagi memenuhi klasifikasi desa terpencil. Ia memerintahkan jajarannya mencari solusi tertulis dalam bulan November 2026 (Monopoli News).
Bagaimana klaim ini menyebar
Video itu diangkat situs hiburan dan berita nasional. TribunStyle, bagian dari jaringan Tribun, memuatnya pada 13 November 2026 dengan judul bahwa seorang guru "11 bulan mengajar belum terima gaji", dan menulis bahwa seluruh guru di sekolah itu mengalami hal serupa (TribunStyle). Menurut artikel itu, saat itu belum ada penjelasan resmi. Di media sosial, kasus ini lalu dibagikan secara umum sebagai guru yang tidak digaji pemerintah, sering bersanding dengan keluhan soal gaji pejabat.
Penjelasan Dinas Pendidikan dimuat media lokal sejak 10 November 2026, tetapi tidak menyebar seluas videonya. Versi Harun, bahwa persoalannya adalah tunjangan khusus dan bukan gaji pokok, sejauh ini satu-satunya versi resmi. Para guru belum membantahnya secara terbuka, tetapi juga belum merinci pembayaran apa saja yang mereka terima.
Apa pun sebutannya, pemkab tidak membantah bahwa tunjangan yang dianggarkan untuk mereka belum dibayar tahun ini, dan pemkab menyalahkan penetapan dari pemerintah pusat, bukan para guru. Tunjangan Khusus Guru untuk guru non-ASN sebesar Rp2 juta per bulan, menurut Kemendikdasmen, sementara sebagian guru honorer berpenghasilan sekitar Rp300.000 sampai Rp400.000 per bulan, lapor BBC News Indonesia. Bagi tenaga honorer dengan penghasilan seperti itu, tunjangan yang belum dibayar sepanjang tahun bukan jumlah kecil.
Apa itu tunjangan khusus guru
Tunjangan Khusus Guru (TKG) dibayarkan kepada guru yang bertugas di daerah yang ditetapkan pemerintah sebagai daerah khusus karena kondisi geografis, termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Untuk guru non-ASN besarnya Rp2 juta per bulan, setara tunjangan profesi, menurut Kemendikdasmen (Kemendikdasmen). Pada Januari 2026 kementerian menyebut anggaran TKG 2026 sekitar Rp706 miliar untuk 28.892 guru. Pada Oktober, Mu'ti menyebut jumlah penerimanya 31.131 guru.
Hak atas tunjangan ini bergantung pada apakah sekolah berada di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah khusus oleh kementerian. Karena itu pemkab menyatakan tidak bisa begitu saja membayarnya sendiri: jika wilayahnya tidak tercantum, pembayaran dari APBD bisa melanggar aturan dan menjadi temuan auditor.
Konteks
Para guru dan pemkab menyebut uang itu dengan istilah berbeda. Para guru dan sebagian media menyebutnya gaji, sedangkan dinas pendidikan menyebutnya tunjangan. NewsWLD belum bisa memastikan secara independen pembayaran apa saja yang sudah atau belum diterima para guru sejak Januari 2026.
Kasus ini terjadi di satu sekolah. Secara nasional, Kemendikdasmen menyatakan pada 6 Mei 2026 bahwa 78 kabupaten, kota dan provinsi diizinkan membayar guru PPPK paruh waktu dari dana BOSP pada 2026 karena tidak sanggup menanggung gajinya (CNBC Indonesia). Saat itu Mu'ti mengatakan jaminan negara untuk PPPK paruh waktu hanya sampai 31 Desember 2026, dan skema pengangkatan guru kemungkinan berubah pada 2027.
Gaji guru honorer tidak punya standar nasional dan bergantung pada sekolah, yayasan atau pemda. Sebagian menerima sekitar Rp300.000 sampai Rp400.000 per bulan, lapor BBC News Indonesia pada 1 Agustus 2026.
Langkah berikutnya
Bupati menetapkan akhir November 2026 sebagai tenggat keputusan tertulis soal apakah penugasan para guru dilanjutkan atau mereka ditempatkan di tempat lain. Dinas Pendidikan meminta kementerian menetapkan Talang Betung sebagai satuan pendidikan khusus secara geografis, agar tunjangan bisa dibayarkan. NewsWLD akan memperbarui cek fakta ini jika salah satu keputusan itu terbit.
Sumber
- 1.23 Guru Honorer PALI Tunggu Tunjangan 11 Bulan, Dinas Pendidikan Sebut Terkendala Regulasi (halopalembang.com, 12 Nov 2026), halopalembang.com
- 2.Bupati PALI Asgianto Targetkan Nasib 23 Guru Honorer Tuntas Bulan Ini (Monopoli News, 10 Nov 2026), monopolinews.com
- 3.Miris! Guru di Pali Sumatera Selatan, Menangis Histeris, 11 Bulan Mengajar Belum Terima Gaji (TribunStyle, 13 Nov 2026), style.tribunnews.com
- 4.Disdik PALI Buka Fakta 23 Guru Tak Terima Tunjangan (Bacakoran), bacakoran.co
- 5.Tahun 2026, Kemendikdasmen Lanjutkan dan Perkuat Komitmen Kesejahteraan bagi Guru Non-ASN (Kemendikdasmen, 26 Jan 2026), setjen.kemendikdasmen.go.id
- 6.78 Pemda Tak Sanggup Bayar Gaji Guru PPPK, Kemendikdasmen Pasang Badan (CNBC Indonesia, 7 May 2026), cnbcindonesia.com
- 7.Apakah Guru Akan Naik Gaji Pada 2027? Mendikdasmen Jawab Ini (detikEdu, 26 Oct 2026), detik.com
- 8.Prabowo naikkan tukin pegawai Kemhan dan prajurit TNI, tapi 'tidak ada uang' naikkan gaji guru (BBC News Indonesia, 1 Aug 2026), bbc.com




