Poin penting
- ICW menemukan 28 dari 102 yayasan mitra SPPG yang disampel terkait partai politik, 6 dengan militer dan 2 dengan kepolisian atau kejaksaan (data Oktober sampai November 2025).
- Dapur menerima insentif tetap Rp6 juta per hari hingga Oktober 2026; kini Rp2.000 per porsi dari anggaran Rp15.000.
- Kejagung menetapkan enam tersangka klaster tata kelola BGN dan lima di klaster motor listrik, serta membuka penyidikan baru pada November 2026.
- Belum ada daftar publik seluruh mitra SPPG, pemilik dan pembayarannya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimasak oleh mitra swasta, sebagian besar yayasan, yang membangun dan menjalankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dibayar Badan Gizi Nasional (BGN). Siapa mitra itu dan berapa yang mereka terima menjadi salah satu pertanyaan paling diperdebatkan. Catatan yang terdokumentasi sejauh ini berasal dari audit masyarakat sipil atas pengurus yayasan, perubahan rumus pembayaran oleh pemerintah sendiri, dan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan Agung.
Siapa di balik yayasan
Indonesia Corruption Watch (ICW) memeriksa 102 yayasan mitra SPPG di 38 provinsi pada Oktober sampai November 2025 dengan data struktur yayasan dari laman Ditjen AHU Kementerian Hukum, lapor Ketik. Hasilnya, 28 yayasan diduga terkait partai politik, 18 dengan pebisnis, 12 dengan birokrasi, 9 dengan relawan atau ormas pendukung kampanye pilpres, 7 dengan orang dekat pejabat daerah, 6 dengan militer, 4 dengan mantan penyelenggara negara, 3 dengan pengurus atau pendiri yang pernah tersangkut kasus korupsi, dan 2 dengan kepolisian dan kejaksaan. Peneliti ICW Seira Tamara menyebut temuan itu menunjukkan praktik patronase dan konflik kepentingan.
ICW menyebut empat anggota legislatif aktif dalam struktur yayasan, termasuk Sulaeman Lessu Hamzah dari DPR RI (NasDem), serta mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai ketua sebuah yayasan, lapor Bloomberg Technoz. Kepala BGN saat itu, Dadan Hindayana, menanggapi bahwa seluruh mitra MBG telah melalui verifikasi resmi. Duduk di struktur yayasan bukan pelanggaran dengan sendirinya, dan temuan ICW menggambarkan afiliasi, bukan pelanggaran yang terbukti.
Secara terpisah, Polri menargetkan 1.500 SPPG sepanjang 2025 dan 2026, dan TNI menargetkan 2.000 SPPG yang saat itu baru berjalan 452 unit, menurut laporan Ketik yang sama yang mengutip Wakapolri Dedi Prasetyo dan Panglima TNI Agus Subiyanto.
Berapa yang diterima dapur
Hingga Oktober 2026 setiap dapur menerima insentif tetap Rp6 juta per hari berapa pun porsi yang dimasak. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pada Juni 2026 bahwa skema itu, ditambah kelebihan 6.877 dapur dari rencana di wilayah aglomerasi, memboroskan lebih dari Rp1 triliun per bulan, menurut portal berita Polri. Pada 19 Oktober ia menyatakan insentif sudah diubah menjadi Rp2.000 per porsi yang disalurkan, dari anggaran Rp15.000 per porsi yang juga mencakup Rp3.000 biaya operasional dan Rp10.000 bahan baku, lapor ANTARA.
Dengan rumus baru, dapur yang mencapai batas 3.000 porsi per hari tetap menerima Rp6 juta per hari seperti sebelumnya, sedangkan dapur yang melayani 1.000 porsi menerima Rp2 juta. Zulkifli mengatakan tarif tetap yang lama membuat dapur 1.000 porsi praktis mengambil Rp6.000 dari setiap porsi.
Perkara pidana
Kejaksaan Agung menangani dua klaster dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN tahun 2025 sampai 2026, lapor Detik pada 10 November 2026. Enam orang, termasuk mantan petinggi BGN, telah ditetapkan tersangka dalam klaster tata kelola kelembagaan. Dalam klaster kedua, soal pengadaan motor listrik untuk kepala SPPG, lima tersangka sudah dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat: perwira TNI aktif Kolonel Budi Utomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan empat pihak swasta. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pada 10 November ada penyidikan baru, tanpa merinci pengadaan apa yang diusut.
Katadata melaporkan pada Juni bahwa penyidik mengusut pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,22 triliun serta dugaan jual beli titik SPPG, yang menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi bisa mencapai sekitar Rp100 juta per titik, menurut Katadata. Katadata juga melaporkan pimpinan Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing, berstatus tersangka, dan bahwa ICW sebelumnya mengaitkan yayasan itu dengan kelompok relawan kampanye Prabowo Gibran. Tersangka dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan.
Kata pemerintah
Zulkifli mengatakan pengajuan SPPG harus langsung ke BGN tanpa perantara atau makelar. Kepala BGN Sudaryono menyatakan BGN tidak memberi kewenangan kepada pihak mana pun untuk bertindak sebagai perwakilan BGN dalam aktivasi SPPG, menurut BGN. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pada 13 November bahwa manajemen baru BGN telah memperketat tata kelola dan pengawasan SPPG, lapor ANTARA.
Yang belum ada adalah daftar publik seluruh mitra SPPG beserta pemilik dan pembayarannya, yang memungkinkan pembaca menguji afiliasi yang disampel ICW di seluruh jaringan lebih dari 27.000 dapur.
Sumber
- 1.ICW: 100 Lebih Yayasan Pemilik SPPG Terafiliasi Parpol (Ketik, 27 Jan 2026), ketik.com
- 2.ICW Temukan Afiliasi Politisi-Aparat dalam Yayasan Mitra MBG (Bloomberg Technoz), bloombergtechnoz.com
- 3.Menko Pangan: Dapur SPPG di Wilayah 3T Bertambah Menjadi 8.617 Titik (Tribratanews, 12 Jun 2026), tribratanews.polri.go.id
- 4.BGN percepat aktivasi SPPG baru di wilayah 3T (ANTARA, 19 Oct 2026), antaranews.com
- 5.Kejagung Buka Penyidikan Baru Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG (Detik, 10 Nov 2026), news.detik.com
- 6.Paradoks MBG (Katadata, 26 Jun 2026), katadata.co.id
- 7.BGN Kembali Buka Hampir 1000 Dapur MBG di Wilayah 3T (BGN, 14 Oct 2026), bgn.go.id
- 8.Menkeu: Realisasi anggaran MBG capai Rp173,2 triliun (ANTARA, 13 Nov 2026), antaranews.com




