Presiden AS Donald Trump pada 20 November 2026 mengancam akan mengenakan pajak besar kepada perusahaan Amerika yang membangun pusat data kecerdasan buatan di luar negeri. Ia tidak menyebut tarif, mekanisme hukum, ataupun tanggal pelaksanaannya. Pernyataan tersebut merupakan arah kebijakan yang diusulkan, bukan pajak yang sudah berlaku.
Berbicara di Gedung Putih setelah kembali dari Asia, Trump mengatakan ingin infrastruktur komputasi yang mendukung perusahaan teknologi AS tetap berada di dalam negeri di tengah persaingan dengan China. Menurut Associated Press, ia mengakui stafnya belum diberi tahu mengenai gagasan itu. Reuters secara terpisah mengonfirmasi pengumuman tersebut.
Apa yang diusulkan dan yang belum diketahui
Trump menyatakan perusahaan yang memilih lokasi luar negeri akan menghadapi sanksi finansial besar. Namun, tidak ada aturan tertulis, rancangan undang-undang, atau jadwal pelaksanaan yang menyertai pernyataannya. Belum jelas perusahaan mana yang akan terdampak, apakah fasilitas luar negeri yang sudah beroperasi dikecualikan, dan lembaga mana yang akan memungut pajak tersebut.
Perbedaan itu penting bagi perusahaan yang mengambil keputusan investasi bertahun-tahun. Pernyataan presiden dapat menunjukkan prioritas kebijakan, tetapi tidak menetapkan kewajiban hukum yang mengikat. Perusahaan dan investor belum bisa menghitung potensi beban finansial proyek di luar negeri.
Pusat data adalah fasilitas berisi server dan perangkat jaringan. Infrastruktur ini penting untuk melatih dan menjalankan sistem AI, tetapi juga mendukung komputasi awan biasa, situs web, dan layanan perusahaan. Lokasinya memengaruhi latensi jaringan, keandalan layanan, serta kedekatan dengan pelanggan. Operator infrastruktur komputasi awan internasional memiliki alasan untuk membangun fasilitas di lebih dari satu negara.
Reuters melaporkan pemerintah AS juga memperketat pembatasan cip AI canggih agar tidak mencapai China melalui negara ketiga. Pembatasan tersebut merupakan bagian dari persaingan teknologi AS-China, tetapi tidak boleh disamakan dengan usulan pajak pusat data yang belum difinalisasi.
Penolakan pembangunan di dalam negeri
Rencana menekan perusahaan agar membangun di AS muncul pada saat banyak komunitas Amerika menolak pusat data baru karena konsumsi listrik, kebutuhan air, dan kemungkinan kenaikan tagihan utilitas setempat.
Menurut AP Voter Poll, sekitar tiga perempat responden dalam pemilu sela 2026 menolak pusat data baru di komunitas mereka. Survei terpisah AP-NORC dan University of Chicago menemukan sekitar enam dari sepuluh warga Amerika mendukung pembatasan jumlah pusat data baru. Temuan ini mengukur sikap publik; bukan bukti bahwa setiap proyek pasti merugikan penduduk sekitar.
Trump meminta masyarakat merundingkan manfaat daripada menghalangi pembangunan. Ia menyarankan pengembang dapat menawarkan pembayaran, keringanan tagihan utilitas, atau kompensasi lain. Kelayakannya bergantung pada ekonomi proyek, aturan daerah, dan biaya perluasan jaringan listrik.
Perusahaan teknologi telah mencoba mengatasi keraguan warga. AP melaporkan Google dan Meta membahas transparansi yang lebih besar dan komitmen kepada komunitas lokal. Upaya tersebut menunjukkan ketegangan utama: dorongan pemerintah federal untuk memperluas infrastruktur AI tidak otomatis menghasilkan izin pembangunan daerah.
Legislasi energi berjalan terpisah
Pada 19 November, Senat AS menyetujui rancangan undang-undang bipartisan untuk mempercepat izin pembangkit, jaringan transmisi, dan infrastruktur energi lain, menurut AP. Rancangan itu juga akan mewajibkan pusat data menanggung biaya listrik dan peningkatan jaringan terkait. Aturan tersebut masih harus dibahas DPR AS dan terpisah dari usulan sanksi luar negeri Trump.
Investasi pusat data dapat mendukung pekerjaan konstruksi dan tenaga ahli, tetapi manfaat ekonomi tidak merata. AP mencatat banyak komponen penting, termasuk cip dan sejumlah bahan baku, berasal dari impor. Fasilitas besar juga memerlukan listrik yang andal, yang dapat menuntut investasi infrastruktur mahal.
Perkembangan yang perlu dipantau
Langkah penentu berikutnya adalah proposal resmi pemerintah yang menjelaskan dasar hukum, definisi pusat data luar negeri, pengecualian, dan jadwal. Tindakan Kongres atau sengketa kewenangan eksekutif juga dapat memengaruhi pelaksanaannya. Sampai saat itu, menyebut ancaman tersebut sebagai pajak AS yang sudah berlaku akan menyesatkan.
Sumber: Associated Press, 20 November; Reuters, 20 November.




