Reform Party

Yang beredar

“Polisi bantuan (APO) disebut memiliki semua kewenangan polisi reguler, dan pemerintah disebut mempekerjakan APO asing serta menekan gaji mereka demi mempertahankan kekuasaan Partai Aksi Rakyat.”

Diklaim oleh Kenneth Jeyaretnam, Reform Party secretary-general, on his website, Facebook and X · media sosial

Faktanya

Kementerian Dalam Negeri Singapura menyatakan APO tidak memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Acara Pidana, dan mereka dipekerjakan oleh Auxiliary Police Forces, bukan pemerintah, yang juga menetapkan gaji mereka. Per akhir Januari 2025, mayoritas APO adalah warga Singapura dan yang berasal dari sumber asing baru sekitar 3 persen. Ini adalah Perintah Koreksi kesepuluh yang dikeluarkan kepada Jeyaretnam.

Cek fakta: Factually (Government of Singapore) · Cek fakta: Ministry of Home Affairs Singapore

Yang beredar

“Pemerintah Singapura disebut memakai monopoli atas pasokan lahan dan kebijakan imigrasi untuk sengaja menaikkan harga tanah dan flat HDB demi menambah cadangan negara.”

Diklaim oleh Kenneth Jeyaretnam, Reform Party secretary-general, on Facebook · media sosial

Faktanya

Pemerintah menyatakan tanah negara dijual pada nilai pasar wajar yang ditetapkan secara independen oleh Chief Valuer, dan flat BTO dihargai jauh di bawah flat bekas. Menurut pemerintah, lebih dari 8 dari 10 keluarga pembeli pertama yang menerima kunci BTO pada 2024 dapat membayar cicilan dengan CPF tanpa atau hampir tanpa uang tunai. Perintah Koreksi POFMA dikeluarkan pada Maret 2025, yang kesembilan baginya sejak Juli 2023.

Cek fakta: Factually (Government of Singapore) · Cek fakta: Ministry of Finance Singapore