Yang dikatakan
Polisi bantuan (APO) disebut memiliki semua kewenangan polisi reguler, dan pemerintah disebut mempekerjakan APO asing serta menekan gaji mereka demi mempertahankan kekuasaan Partai Aksi Rakyat.
Diklaim oleh Kenneth Jeyaretnam, Reform Party secretary-general, on his website, Facebook and X · media sosial
Putusan kami
Kementerian Dalam Negeri Singapura menyatakan APO tidak memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Acara Pidana, dan mereka dipekerjakan oleh Auxiliary Police Forces, bukan pemerintah, yang juga menetapkan gaji mereka. Per akhir Januari 2025, mayoritas APO adalah warga Singapura dan yang berasal dari sumber asing baru sekitar 3 persen. Ini adalah Perintah Koreksi kesepuluh yang dikeluarkan kepada Jeyaretnam.
Faktanya
Putusan didasarkan pada cek fakta yang dikutip di bawah.
Cek fakta yang sudah terbit
- Corrections regarding false statements concerning the employment of foreign auxiliary police officers · Factually (Government of Singapore)
- Issuance of Correction Direction Under POFMA Against Kenneth Jeyaretnam for Statements Concerning Employment of Foreign Auxiliary Police Officers · Ministry of Home Affairs Singapore
Tokoh dan isu terkait
Diperiksa 14 November 2026. Klaim dikutip sebagaimana beredar; putusan berasal dari fakta yang tercantum di sini, masing-masing dengan tautan ke sumbernya. Jika menemukan kesalahan atau punya catatan yang lebih baru, beri tahu kami lewat halaman kontak dan kami akan mengoreksinya secara terbuka.
← Semua cek klaim