
Isu · Cek Fakta · Analisis
Bagaimana pemerintah dan DPR menanggapi keluhan publik, dari Aksi Kamisan dan tuntutan 17+8 hingga penanganan unjuk rasa, serta apa kata survei soal kepercayaan publik.
Denyut pasar (24 jam)
Belum ada aset yang ditautkan ke isu ini; yang tampil pasar umum.
Isu, tokoh, dan pasar yang terhubung, beserta dasar tiap keterkaitan.
Isu terkait
Reformasi perpajakan termasuk tuntutan jangka panjang 17+8 dan dilaporkan masih dalam proses
Aksi Agustus 2025 melahirkan tuntutan 17+8 yang kini menjadi tolok ukur respons pemerintah terhadap aspirasi publik
Diberitakan bersama · 1 berita
Diberitakan bersama · 1 berita
Tokoh dan lembaga
Diberitakan bersama · 4 berita
Diberitakan bersama · 3 berita
Diberitakan bersama · 2 berita
Diberitakan bersama · 2 berita
Diberitakan bersama · 2 berita
+6
Netral
Liputan belum cukup minggu untuk menggambar tren.
Nada per berita
Belum ada pergerakan tak biasa pada aset isu ini; yang tampil pergerakan terbaru di semua pasar.
15 Nov 2026
Cek fakta: Unggahan viral soal endorse, Wantimpres, MBG, dan 'ngemis' pajak, bagian demi bagian15 Nov 2026
Cek fakta: Air botol di rapat MPR dan air keruh di Merauke, yang tak disebut perbandingan viral15 Nov 2026
Cek fakta: Benarkah demo damai seperti Kamisan tak pernah didengar?15 Nov 2026
Cek fakta: Benarkah semua tuntutan 17+8 sudah ditindaklanjuti, seperti kata Istana?15 Nov 2026
Siapa membayar, siapa membelanjakan, siapa mendengar: data di balik kemarahan soal pajak


Cek Fakta · 21:12 UTC
Judul terbaru dari media mapan. Tautan, bukan temuan kami.
Kompas.com
ANTARA Foto
ANTARA Foto
Kompas.id
Sebagian benar
Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat minum Equil ketika rapat. Sementara anak bangsa di Merauke terpaksa harus minum air keruh bekas rawa-rawa.Social media users (viral posts, November 2026)
Sebagian benar
Demo damai seperti Aksi Kamisan tidak pernah didengar pemerintah.Social media users (viral posts, November 2026)
Menyesatkan
Semua ditindaklanjuti. Jangan tanya kapan": Istana menyatakan pada 6 September 2025 bahwa seluruh 17+8 tuntutan rakyat setelah aksi Agustus 2025 akan ditindaklanjuti.Juri Ardiantoro, Deputy Minister of State Secretariat of Indonesia

