Yang beredar
“Sebuah poster bergaya portal berita resmi yang menampilkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut biaya layanan akan dikenakan pada pembayaran kode QR mulai 1 November 2026.”
Diklaim oleh Social media poster · media sosial
Faktanya
Kementerian Keuangan menyatakan pada 18 Oktober 2026 bahwa poster itu sepenuhnya palsu, dan The Star menilai klaim itu salah. Tidak ada pengumuman resmi tentang biaya transaksi QR yang menyertai poster tersebut.