Yang beredar vs faktanya

Yang beredar

“Berbicara kepada wartawan pada 24 September 2025, Jeffries berkata: "Partai Republik secara efektif telah mengakhiri riset medis di Amerika Serikat."”

Diklaim oleh Hakeem Jeffries · pernyataan resmi

Faktanya

PolitiFact menilai klaim ini Sebagian Besar Salah. Anggaran Trump mengusulkan pemangkasan dana National Institutes of Health dari sekitar 45 miliar dolar AS menjadi sekitar 27 miliar dolar AS, kira-kira 39 persen, dan pemerintah membatalkan hibah senilai sekitar 5 miliar dolar AS. Namun NIH tetap menerima lebih dari 27 miliar dolar AS dalam rencana itu, dan panitia anggaran DPR serta Senat justru memilih kenaikan kecil.

Cek fakta: PolitiFact

Yang beredar

“Di acara Fox News Sunday pada 28 September 2025, Vance mengatakan Partai Demokrat "mengancam menutup seluruh pemerintahan karena ingin memberikan ratusan miliar dolar" layanan kesehatan bagi imigran ilegal.”

Diklaim oleh JD Vance · pernyataan resmi

Faktanya

PolitiFact menilai klaim ini Salah. Imigran ilegal di AS umumnya tidak berhak atas Medicare, Medicaid maupun asuransi pasar ACA, dan Medicaid darurat kurang dari 1 persen belanja Medicaid pada tahun fiskal 2023. Usulan Partai Demokrat justru memulihkan layanan bagi imigran legal seperti pengungsi; KFF memperkirakan ketentuan undang-undang Partai Republik terkait imigran legal memangkas belanja federal sebesar 131 miliar dolar AS.

Cek fakta: PolitiFact

Yang beredar

“Judul berita mengutip Menkeu Purbaya yang meminta rakyat menyumbang negara jika ingin ekonomi maju.”

Diklaim oleh Social media users · media sosial

Faktanya

Tangkapan layar itu memanipulasi artikel Gelora News 9 September 2025 tentang Purbaya yang meminta maaf karena menyebut tuntutan "17+8" berasal dari sebagian kecil rakyat. Artikel yang mengutipnya meminta sumbangan tidak ada.

Cek fakta: Kompas.com Cek Fakta

Yang beredar

“Video memperlihatkan Prabowo menunjuk Anies Baswedan sebagai Menko Polkam.”

Diklaim oleh Social media users · media sosial

Faktanya

Video itu hasil suntingan dari pengumuman kabinet Prabowo pada 20 Oktober 2024, ketika ia menyebut Budi Gunawan untuk jabatan tersebut. Setelah Budi Gunawan dicopot pada 8 September 2025, Prabowo melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam pada 17 September 2025.

Cek fakta: Kompas.com Cek Fakta

Yang beredar

“Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri adalah dalang yang menghambat pengesahan RUU Perampasan Aset.”

Diklaim oleh Social media users · media sosial

Faktanya

Tidak ada catatan Megawati menolak RUU yang pertama kali diusulkan PPATK pada 2008 dan tertahan selama tiga periode presiden itu. Mantan menteri Mahfud MD mengatakan Megawati menyatakan setuju dengan perampasan aset tetapi khawatir polisi dan jaksa menyalahgunakannya untuk memeras jika langsung diberlakukan, dan pejabat tim kampanye PDI-P pada 2023 menyebut partai mendukung RUU itu tetapi menilai masih ada pasal karet.

Cek fakta: Kompas.com Cek Fakta

Yang beredar

“Berbicara di Munas PKS pada 29 September 2025, Prabowo mengatakan keracunan dan penyimpangan lain dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya 0,00017 persen.”

Diklaim oleh Prabowo Subianto, President · pernyataan resmi

Faktanya

Dari 30 juta penerima yang disebut Prabowo, 0,00017 persen setara sekitar 51 kasus. Badan Gizi Nasional sendiri melaporkan 71 kejadian keracunan hingga 27 September dan menyampaikan kepada DPR pada 1 Oktober 2025 bahwa 6.457 orang terdampak, sementara JPPI mencatat 8.649 anak keracunan hingga 27 September.

Cek fakta: Kompas.com Cek Fakta

Yang beredar

“"Indonesia saat ini merupakan salah satu penyumbang terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian PBB," kata Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025.”

Diklaim oleh Prabowo Subianto, President · pernyataan resmi

Faktanya

Data Penjagaan Perdamaian PBB per 31 Juli 2025 menempatkan Indonesia di peringkat kelima penyumbang personel dengan 2.766 orang. Nepal (6.039), Rwanda (5.905), Bangladesh (5.685) dan India (5.373) menyumbang lebih banyak, sehingga Indonesia termasuk salah satu yang terbesar, tetapi bukan yang terbesar.

Cek fakta: Kompas.com Cek Fakta

Yang beredar

“Di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025, Prabowo mengatakan: "Tahun ini kami mencatat produksi beras dan cadangan gandum tertinggi dalam sejarah kami. Kami sekarang swasembada beras."”

Diklaim oleh Prabowo Subianto, President · pernyataan resmi

Faktanya

Data BPS mendukung bagian soal beras: produksi mencapai 21,76 juta ton pada Januari hingga Juli 2025, lebih tinggi 2,83 juta ton dari tahun sebelumnya, dan tidak ada impor beras hingga September 2025 setelah impor 4,52 juta ton pada 2024. Kompas tidak menemukan data valid soal cadangan gandum tertinggi; Indonesia bukan produsen gandum dan pada awal 2025 saja mengimpor 728.020 ton gandum dan meslin.

Cek fakta: Kompas.com Cek Fakta

Yang beredar

“Sebuah video disebut memperlihatkan warga Kamboja di Phnom Penh berunjuk rasa menentang Hun Sen dan Perdana Menteri Hun Manet terkait korban tewas dalam konflik perbatasan dengan Thailand.”

Diklaim oleh TikTok post with Thai-language caption · media sosial

Faktanya

AFP melacak rekaman itu ke 'Pawai Solidaritas' pro-pemerintah pada 18 Juni 2025 yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Hun Many dan diikuti puluhan ribu orang untuk mendukung pemerintah dan pasukan di perbatasan. Klip itu cocok dengan video AFP sendiri dari aksi tersebut. Unggahan TikTok menyesatkan tanggal 1 Agustus 2025 itu ditonton lebih dari 330.000 kali.

Cek fakta: AFP via Cambodianess

Yang beredar

“Video-video disebut memperlihatkan Thailand memakai 'asap beracun' terhadap Kamboja dalam konflik perbatasan Juli 2025, yang dalam unggahan disebut genosida.”

Diklaim oleh Facebook users · media sosial

Faktanya

AAP FactCheck menemukan video itu memperlihatkan tim aerobatik Black Eagles Korea Selatan di pameran dirgantara Langkawi, Malaysia, sesuai dengan unggahan tahun 2023, sedangkan foto kebakaran hutan yang menyertainya adalah gambar tahun 2019 dari Brasil. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh pada 28 Juli 2025 bahwa Thailand memakai senjata kimia, yang dibantah Kementerian Luar Negeri Thailand, tetapi video-video ini bukan bukti tuduhan itu.

Cek fakta: AAP FactCheck

Yang beredar

“Menteri Chee Hong Tat disebut mengumumkan pemerintah akan mendanai upaya menarik warga Tiongkok daratan ke Singapura dan menyiapkan mereka menjadi pemimpin, memakai uang publik untuk membina pemimpin dari etnis Tionghoa saja.”

Diklaim oleh TikTok user · media sosial

Faktanya

Kursus Kepemimpinan Komunitas Tionghoa dijalankan oleh Federasi Perkumpulan Marga Tionghoa dan Kamar Dagang Tionghoa dengan dana pemerintah, dan hanya warga negara Singapura yang aktif yang memenuhi syarat, bukan warga asing. Pemerintah juga mendukung program kepemimpinan untuk komunitas lain, termasuk Tunas Bersama M3 selama 18 bulan dari Yayasan MENDAKI dan SINDA Young Leaders Programme. Perintah koreksi POFMA diterbitkan pada 7 September 2025 atas video TikTok tanggal 26 Agustus.

Cek fakta: Factually (Gov.sg)

Yang beredar

“Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan di Dewan Rakyat pada Agustus 2025 bahwa tokoh oposisi Muhyiddin Yassin mempersoalkan pemerintah karena membebani warga asing dengan tidak memberi mereka subsidi bensin RON95 bertarget.”

Diklaim oleh Anwar Ibrahim · pernyataan resmi · Sumber klaim

Faktanya

Muhyiddin menyebut klaim itu bohong dan meminta bukti, dan belum ada catatan yang dipublikasikan bahwa ia pernah mengucapkannya. Anwar meminta regulator komunikasi MCMC memverifikasi sumbernya, menyatakan pada 14 Agustus 2025 bahwa satu dari tiga sumber sudah terbukti tidak akurat, dan berjanji meminta maaf jika sisanya juga keliru. Per 9 September 2025 MCMC telah menyerahkan temuan awal soal sebuah video TikTok kepada wakil jaksa penuntut umum dan masih menunggu data dari TikTok.

Cek fakta: Malay Mail · Cek fakta: Free Malaysia Today

Yang beredar

“Di tengah perebutan penataan ulang daerah pemilihan pada 2025, Gubernur California Gavin Newsom berkata dalam sebuah podcast pada 17 Agustus 2025: "Partai Demokrat telah memilih untuk penataan dapil independen secara nasional. Partai Republik tidak."”

Diklaim oleh Gavin Newsom · pernyataan resmi

Faktanya

PolitiFact menilai klaim ini Sebagian Besar Benar. Pada 2021 semua anggota DPR dari Partai Demokrat kecuali satu memilih mendukung H.R. 1, yang mewajibkan komisi penataan dapil independen, dan semua anggota Partai Republik yang hadir menolaknya. Namun soal dapil hanya satu bagian dari RUU setebal 884 halaman, dan sebagian politisi Republik pernah mendukung komisi independen di tingkat negara bagian, seperti di Idaho, New York dan Colorado.

Cek fakta: PolitiFact

Yang beredar

“Dalam pidato di Peachtree City, Georgia, pada 21 Agustus 2025, Vance mengatakan tentang undang-undang One Big Beautiful Bill: "Kita memberikan pemotongan pajak terbesar bagi keluarga yang pernah ada di negeri ini."”

Diklaim oleh JD Vance · pernyataan resmi

Faktanya

PolitiFact menilai klaim ini Sebagian Besar Salah. Diukur dari pemotongan pajak lima tahun terhadap PDB, undang-undang Reagan tahun 1981 berada di posisi pertama dengan 3,5 persen dan perpanjangan tahun 2012 di posisi kedua dengan 1,7 persen, sedangkan undang-undang 2025 di posisi ketiga dengan 1,4 persen. Jika hanya ketentuan barunya yang dihitung, tanpa perpanjangan pemotongan pajak 2017, angkanya turun menjadi 0,5 persen PDB, setara peringkat keenam.

Cek fakta: PolitiFact

Yang beredar

“Setelah rumah Ahmad Sahroni dijarah, Prabowo meminta rakyat menjarah rumah Bahlil, Eko Patrio, Sri Mulyani dan Uya Kuya.”

Diklaim oleh Social media users · media sosial

Faktanya

Poster itu memakai foto unggahan Warta Ekonomi 30 Agustus 2025 yang keterangannya menyebut Prabowo menyerukan ketenangan di tengah protes atas tunjangan baru anggota DPR Rp 50 juta per bulan. Tidak ada pemberitaan kredibel yang menyebut Prabowo meminta penjarahan.

Cek fakta: Kompas.com Cek Fakta

Yang beredar

“Video memperlihatkan Bupati Pati Sudewo mempromosikan situs judi online.”

Diklaim oleh Social media users · media sosial

Faktanya

Rekaman asli yang diunggah iNews TV pada 6 Agustus 2025 memperlihatkan Sudewo membahas kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen dan mengaku tak gentar didemo; ia tidak menyinggung judi. Hive Moderation menilai video yang beredar 95,7 persen kemungkinan dibuat dengan AI.

Cek fakta: Kompas.com Cek Fakta

Yang beredar

“Video memperlihatkan Prabowo turun langsung menemui mahasiswa yang berdemo di depan Gedung DPR pada 25 Agustus 2025.”

Diklaim oleh Social media users · media sosial

Faktanya

Potongan dalam video berasal dari peristiwa lain, termasuk kunjungan Prabowo ke SDN 05 Cimahpar, Bogor, pada 2 Mei 2025 untuk Hari Pendidikan Nasional. Tidak ada informasi valid Prabowo menemui demonstran yang memprotes gaji dan tunjangan anggota DPR itu.

Cek fakta: Kompas.com Cek Fakta

Yang beredar

“Laporan berita Antara menyebut Prabowo mengusulkan PBB menggelar referendum di Aceh dan Papua.”

Diklaim oleh Social media users · media sosial

Faktanya

Laporan palsu itu memakai foto Antara saat Prabowo bertemu Sekjen PBB Antonio Guterres di KTT G20 Brasil pada 17 November 2024 untuk membahas pasukan perdamaian, serta video PBB tahun 2019 berisi pidato Guterres soal kesehatan mental. Tidak ada yang menyinggung referendum.

Cek fakta: Kompas.com Cek Fakta

Yang beredar

“Video memperlihatkan rumah Ketua DPR Puan Maharani dijarah dan dibakar massa pada 31 Agustus 2025.”

Diklaim oleh Social media users · media sosial

Faktanya

Rekaman itu memperlihatkan demonstran memanjat pagar Gedung DPRD Kota Malang saat demo menolak Omnibus Law beberapa tahun sebelumnya, bukan rumah Puan. Meski rumah beberapa anggota DPR dijarah pada akhir Agustus 2025, hingga 1 September 2025 tidak ada informasi valid rumah Puan dijarah atau dibakar.

Cek fakta: Kompas.com Cek Fakta

Yang beredar

“"Alhamdulillah hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2025.”

Diklaim oleh Prabowo Subianto, President · pernyataan resmi

Faktanya

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Februari 2025 sebesar 4,76 persen, turun dari 4,82 persen setahun sebelumnya dan terendah dalam data BPS sejak 1998. Ekonom mencatat tekanan lain: 42.385 pekerja terkena PHK pada Januari hingga Juni 2025, naik 32,19 persen dari tahun sebelumnya, dan 59,40 persen pekerja berada di sektor informal.

Cek fakta: Kompas.com Cek Fakta