
Isu
Rencana membangun Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di 514 kabupaten/kota, yang menurut Menhan Sjafrie bukan militerisasi, sementara Imparsial dan KontraS menilainya memperluas militer ke urusan sipil dengan pengawasan lemah dan konflik lahan.
Denyut pasar (24 jam)
Belum ada aset yang ditautkan ke isu ini; yang tampil pasar umum.
Isu, tokoh, dan pasar yang terhubung, beserta dasar tiap keterkaitan.
Tokoh dan lembaga
TNI membangun Yonif TP, dan Menhan menyebut satu batalyon direncanakan di tiap 514 kabupaten/kota
KontraS meminta Presiden, Panglima TNI dan DPR menghentikan perluasan peran TNI ke ranah sipil
Imparsial mendesak penghentian 750 Yonif TP, menilainya melampaui UU TNI dan memicu konflik lahan di tujuh provinsi
Menhan Sjafrie pada 19 November 2026 menyatakan pembangunan batalyon di 514 kabupaten/kota bukan militerisasi
Terkait isu ini lewat fakta resmi bersumber: putusan pengadilan dulu, lalu temuan lain, lalu lembaga dan pejabat.
TNI membangun Yonif TP, dan Menhan menyebut satu batalyon direncanakan di tiap 514 kabupaten/kota
Menhan Sjafrie pada 19 November 2026 menyatakan pembangunan batalyon di 514 kabupaten/kota bukan militerisasi
KontraS meminta Presiden, Panglima TNI dan DPR menghentikan perluasan peran TNI ke ranah sipil
Imparsial mendesak penghentian 750 Yonif TP, menilainya melampaui UU TNI dan memicu konflik lahan di tujuh provinsi
Belum ada pergerakan tak biasa pada aset isu ini; yang tampil pergerakan terbaru di semua pasar.
Judul terbaru dari media mapan. Tautan, bukan temuan kami.
ANTARA News Papua
Kompas.com
CNBC Indonesia
detikcom
CNN Indonesia
Berita terbaru kami tentang isu, tokoh, dan lembaga yang terhubung di sini.

Cek Fakta · 21:10 UTC

Analisis · 21:08 UTC

Cek Fakta · 21:07 UTC
Diperdebatkan
Di Gedung DPR, Jakarta, pada 19 November 2026, Sjafrie berkata: "Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari Batalyon. Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah. Tapi, ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," dengan merujuk Pasal 30 UUD 1945 tentang Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.Sjafrie Sjamsoeddin, Minister of Defence of Indonesia